Ahad 29 Dec 2024 15:01 WIB

Pemerintah Pastikan tidak akan Impor Jagung Pakan pada 2025

Sepanjang 2024, Bulog telah berhasil menyerap 84 ribu ton jagung hasil panen.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Gita Amanda
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan impor jagung pakan pada tahun 2025. (ilustrasi)
Foto: ANTARA/Adeng Bustomi
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan impor jagung pakan pada tahun 2025. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan impor jagung pakan pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, dalam rapat koordinasi pangan yang berlangsung di Mahan Agung, Bandar Lampung, pada Sabtu (28/12/2024).

Arief menjelaskan, sepanjang 2024, Bulog telah berhasil menyerap 84 ribu ton jagung hasil panen petani dalam negeri. Dengan stok yang cukup, pemerintah optimistis dapat memenuhi kebutuhan jagung pakan untuk sektor peternakan tanpa perlu mengimpor.

Baca Juga

"Kami optimistis tahun depan tidak akan ada impor jagung pakan. Ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk mengutamakan hasil produksi dalam negeri," tegasnya dalam keterangan, Ahad (29/12/2024).

Arief juga menambahkan, pemerintah berencana segera melelang jagung pakan yang ada di Bulog, yang totalnya mencapai 96 ribu ton, agar dapat disalurkan dengan harga yang terjangkau bagi para peternak unggas, khususnya peternak ayam petelur. Stabilisasi harga jagung di tingkat peternak menjadi prioritas, mengingat harga jagung di pasaran saat ini berada di angka Rp6.437 per kilogram. Pemerintah berharap dengan langkah ini, peternak dapat memperoleh pasokan jagung dengan harga yang lebih wajar, sehingga mereka bisa terus berproduksi dengan stabil.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan, kebijakan penguatan ketahanan pangan ini adalah bagian dari upaya untuk mencapai swasembada pangan pada 2027. "Kami ingin menghentikan impor beberapa komoditas seperti jagung pakan, beras, garam, dan gula konsumsi pada 2025," ujar Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan.

Pemerintah berharap dengan penguatan sektor pertanian dan peternakan dalam negeri, Indonesia dapat lebih mandiri dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ۗ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۖفَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ۗ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا
Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, “Biarkanlah kami mengikuti kamu.” Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, “Kamu sekali-kali tidak (boleh) mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula.” Maka mereka akan berkata, “Sebenarnya kamu dengki kepada kami.” Padahal mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali.

(QS. Al-Fath ayat 15)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement