REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan impor jagung pakan pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, dalam rapat koordinasi pangan yang berlangsung di Mahan Agung, Bandar Lampung, pada Sabtu (28/12/2024).
Arief menjelaskan, sepanjang 2024, Bulog telah berhasil menyerap 84 ribu ton jagung hasil panen petani dalam negeri. Dengan stok yang cukup, pemerintah optimistis dapat memenuhi kebutuhan jagung pakan untuk sektor peternakan tanpa perlu mengimpor.
"Kami optimistis tahun depan tidak akan ada impor jagung pakan. Ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk mengutamakan hasil produksi dalam negeri," tegasnya dalam keterangan, Ahad (29/12/2024).
Arief juga menambahkan, pemerintah berencana segera melelang jagung pakan yang ada di Bulog, yang totalnya mencapai 96 ribu ton, agar dapat disalurkan dengan harga yang terjangkau bagi para peternak unggas, khususnya peternak ayam petelur. Stabilisasi harga jagung di tingkat peternak menjadi prioritas, mengingat harga jagung di pasaran saat ini berada di angka Rp6.437 per kilogram. Pemerintah berharap dengan langkah ini, peternak dapat memperoleh pasokan jagung dengan harga yang lebih wajar, sehingga mereka bisa terus berproduksi dengan stabil.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan, kebijakan penguatan ketahanan pangan ini adalah bagian dari upaya untuk mencapai swasembada pangan pada 2027. "Kami ingin menghentikan impor beberapa komoditas seperti jagung pakan, beras, garam, dan gula konsumsi pada 2025," ujar Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan.
Pemerintah berharap dengan penguatan sektor pertanian dan peternakan dalam negeri, Indonesia dapat lebih mandiri dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan.