REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal kepada kepada Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR dirinya menginginkan biaya penyelenggaraan dan perjalanan haji tahun 2025 diturunkan lagi.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, yang berbicara mewakili panja selepas bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menyebut panitia kerja menangkap kesan Presiden belum puas dengan penurunan biaya yang telah disepakati oleh pemerintah bersama DPR dalam rapat di Jakarta, Senin (6/1/2025).
“Pak Presiden mengucapkan terima kasih kepada para anggota panja, tetapi kelihatannya, Pak Presiden masih belum puas, masih kepingin sebetulnya di bawah itu,” kata Marwan saat jumpa pers selepas pertemuan antara Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR dengan Presiden Prabowo.
Dia melanjutkan keinginan Presiden itu dapat menjadi modal bagi Komisi VIII DPR untuk mengkaji kembali kemungkinan penurunan biaya haji periode ke depannya, karena untuk periode tahun 2025 telah diambil keputusan.
Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan calon jamaah haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang. Marwan menyebut penurunan BPIH pada 2025, jika dibandingkan dengan tahun 2024, mencapai sekitar Rp4 juta lebih.
“Dari beban jamaah, turun Rp600.000-an, sementara beban nilai manfaat juga turun dari Rp8 triliun menjadi sekitar Rp6,8 triliun,” sambung Marwan.
Hasil rapat, yang salah satu poin utamanya terkait turunnya biaya haji itu, disampaikan langsung oleh Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR kepada Presiden sore ini.
Dalam laporannya itu, Panja Biaya Haji DPR kepada Presiden juga memastikan mereka akan mengawal ketat penerapannya di lapangan.
“Kami mencatatkan laporan kepada Presiden, penurunan biaya haji ini dengan catatan pelayanan semakin membaik,” ujar Ketua Komisi VIII DPR.
Dalam kesempatan yang sama, panitia kerja juga menyebut mereka akan mengawasi hal-hal lainnya yang menyangkut haji, termasuk di antaranya daftar urut tunggu, sistem komputerisasi terpadu haji, kuota yang akan berangkat, dan hak-hak jamaah lainnya.
“Kemudahan bagi para jamaah untuk mendapatkan informasi akan kami kawal. Selanjutnya, yang akan dilakukan di Saudi akan kami kawal, apakah itu pemondokan, benar-benar jumlahnya yang disepakati dalam satu kamar akan kami kawal. Kemudian, makanan juga apa yang disepakati, kami akan terus kawal,” kata Marwan.
Jajaran anggota Panitia Kerja Biaya Haji Komisi VIII DPR RI bertemu selama sekitar dua jam lebih. Dalam pertemuan itu, pengurus panja yang juga hadir, yaitu Ketua Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR Abdul Wachid, Abidin Fikri, Singgih Januratmoko, Anshori Siregar, Selly Andriany Gantina, Aprozi Alam, M. Husni, Sri Wulan, dan Sigit Purnomo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika