REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno mengatakan alasan ekonomi mendorong banyak warga negara Indonesia (WNI), terutama dari perdesaan, untuk memilih bekerja ke luar negeri. Bahkan, ada di antara mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Secara umum, faktor utama yang mendorong orang untuk bekerja ke luar negeri sebagai buruh migran, dan terjerumus ke dalam pusaran perdagangan orang adalah faktor ekonomi," kata Hariyanto, Jumat (17/1/2025).
Dia mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, terdapat ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat perdesaan akibat tingkat kemiskinan struktural yang disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan.
Lapangan pekerjaan yang minim di dalam negeri itu juga disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya alih fungsi lahan, dan dampak perubahan iklim yang begitu masif terjadi, katanya.
Masalah-masalah tersebut kemudian menyebabkan masyarakat nelayan pesisir, misalnya, lebih memilih bekerja di luar negeri bersama kapal-kapal berbendera asing, katanya.
"Mirisnya, saat ini memang aspek pelindungan terhadap pekerja di sektor perikanan itu sangat minim. Misalkan dari aspek sosialnya, jaminan sosialnya, aspek penegakan hukumnya, dan lain-lain, kemudian miris. Mereka justru menjadi korban perdagangan orang berulang kali," kata Hariyanto.
Pernyataannya itu merujuk pada data SBMI yang menunjukkan bahwa sebagian besar korban TPPO adalah anak buah kapal (ABK), disusul korban TPPO dari online scheme, dan pekerja migran yang menjadi pekerja rumah tangga di luar negeri.
Di tengah kondisi yang demikian itu, luasnya peluang bekerja di luar negeri dibandingkan di dalam negeri ini cenderung mendorong orang-orang untuk memilih bekerja di luar negeri, katanya.
"Fenomena PHK besar-besaran di sektor perburuhan nasional pun mendorong orang-orang bekerja secara paksa ke luar negeri, meski perlindungannya minim," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika