REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG–TNI AL menerjunkan dua tank amfibi di kegiatan perobohan pagar laut yang akan dilakukan bersama KKP di Tanjung Pasir, Teluk Naga Kabupaten Tangerang, Rabu (22/1/2025). Aksi pembongkaran tersebut dijadwalkan hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.
Pantauan Republika di lokasi sejak pukul 06.30 WIB di posal Tanjung Pasir sudah banyak marinir yang bersiaga. Tampak para marinir sedang memanasi mesin sejumlah kapal karet dan memarkirkan tank amfibi di pesisir tanjung pasir.
Danlantamal III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, menjelaskan tank amfibi yang diturunkan yakni jenis LVT-7 dua unit dan kendaraan tempur penyambung amfibi K-61 satu unit. Ia juga mengatakan kendaraan tempur tersebut juga akan digunakan tamu VIP untuk meninjau lokasi pagar pagar laut secara langsung.
“Hari ini kita menerjunkan tiga tank amfibi, nanti untuk menarik pagar laut dan dinaiki tamu VIP,” katanya.
Pihaknya menjelaskan tank amfibi itu akan digunakan untuk menarik pagar laut. Pasalnya, jika digunakan untuk menabrak dikhawatirkan masih menyisakan bambu yang berbahaya bagi perahu nelayan.
“Ini bukan untuk menabrak (pagar laut) nanti kalau ditabrak dan masih ada sisa bambu itu bisa bahaya (buat kapal nelayan),” katanya.
Setelah sempat berselisih pandang soal pembongkaran pagar laut, KKP akhirnya membersamai TNI AL melakukan hal tersebut. KKP menyiapkan sekitar 400 personel secara internal untuk melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten, yang diagendakan pada Rabu (22/1) ini.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin dihubungi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa ratusan personel tersebut akan diturunkan secara bergiliran dalam melakukan pembongkaran pagar laut di perairan tersebut.
"KKP sendiri akan menurunkan 400 personel secara bergiliran, taruna, serta sedikitnya enam kapal termasuk sea rider," kata Doni dilansir Antara.
Dia menyampaikan bahwa dalam pembongkaran pagar laut tersebut, personel KKP akan berkolaborasi bersama TNI AL, Baharkam Polri, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), pemda, dan unsur masyarakat lainnya.
Ia menuturkan bahwa semua unsur tersebut akan melakukan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di Tangerang secara bertahap hingga selesai.
"Pembongkaran dilakukan secara bertahap hingga selesai, oleh semua unsur maritim tadi," ujar Doni. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa saat ini semua pihak sedang mempersiapkan personel dan material yang akan digunakan untuk pembongkaran besok.
Dia menegaskan bahwa pembongkaran pagar laut tersebut akan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
"KKP tetap berkomitmen menjaga kelestarian laut Indonesia untuk kesejahteraan bersama," kata Doni. Ia menambahkan bahwa KKP juga telah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang, yang menjadi bagian dari penyelidikan terhadap pagar laut itu.
"Kami terus dalami semua informasi yang masuk, termasuk mengenai temuan-temuan spesifik di lapangan," kata Doni.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, akan dibongkar pada Rabu (22/1) secara bersama-sama setelah rapat koordinasi bersama jajaran TNI AL dan pihak terkait lainnya.
Usai menemui Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/1), Trenggono melaporkan bahwa pihaknya akan melakukan rapat koordinasi bersama jajaran TNI AL pada Rabu (22/1) pagi, kemudian pada siang di hari yang sama, jajaran KKP bersinergi dengan TNI AL melanjutkan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan tersebut.
"Sesuai koridor hukum dan kemudian saya sampaikan di sini, Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak dan pada saat itu kita bongkar," kata Trenggono saat memberikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/1).
Trenggono menjelaskan bahwa rapat koordinasi akan dilakukan di dekat kawasan perairan bersama TNI AL, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Pemerintah harus tegas...
Ikuti Whatsapp Channel Republika