REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto, saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) Rabu (5/2/2025) malam, kembali menekankan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main. Belakangan, Prabowo berulang kali mengisyaratkan adanya reshuffle Kabinet Merah Putih (KMP) 

"Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih.

Merespons Prabowo, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini posisi para menteri dari Partai Golkar di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto aman. Setelah memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025), dia menegaskan bahwa Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai lainnya yang berada di dalam koalisi, untuk mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah.

"Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas dari kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa," kata Bahlil.

Menurut dia, kebijakan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga Partai Golkar tidak mencampuri dan melampaui batas kewenangan tersebut. Bahlil juga mengatakan bahwa Partai Golkar memiliki delapan menteri, tiga wakil menteri, dan satu Gubernur Lemhannas, di bawah Kabinet Merah Putih. Para pejabat itu, kata dia, merupakan pembantu Presiden yang harus menerjemahkan program dan arah kebijakan Presiden.

"Biarkan, jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika