REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengimbau massa yang melakukan unjuk rasa terhadap penolakan program Makan Bergizi Gratis untuk tidak menghalangi hak siswa penerima manfaat MBG. Pernyataan Hasan tersebut merespons soal seruan dari Solidaritas Pelajar West Papua untuk menggelar aksi demonstrasi menolak MBG di beberapa kota di tanah Papua, salah satunya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
"Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan. Kedua, kalau ada yang menolak MBG, karena itu hak mereka, boleh tak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis," kata Hasan saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2/2025).
Hasan menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa tidak perlu menerima manfaat MBG dapat menyampaikan dengan baik ke pihak sekolah. Menurut dia, tidak perlu harus melakukan unjuk rasa guna membatalkan pelaksanaan MBG di beberapa kota di Papua. Apalagi, jika unjuk rasa tersebut menghalangi siswa yang ingin mendapatkan MBG.
"Kalau ada orang yang bilang mereka enggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang 'kami enggak usah dikasih', enggak apa-apa," kata Hasan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kapolres Jayawijaya telah mengimbau pelajar dan mahasiswa tidak melakukan demonstrasi penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wamena. Kabag Ops Polres Jayawijaya AKP Soeparmanto di Wamena, Senin, mengatakan bahwa pihaknya tidak mengizinkan pelajar dan mahasiswa melaksanakan demo terkait Makan Bergizi Gratis.
"Kami sudah menyampaikan kepada para kepala sekolah untuk mengimbau para murid tidak ikut demo," katanya. Menurut dia, tidak semua murid menolak program tersebut. Ia pun mengimbau para siswa untuk tidak mudah terpengaruh dan terhasut dengan ajakan kelompok tertentu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika