REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan alasan peserta retret atau pembekalan diminta memakai baju Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal itu karena kepala daerah telah memilikinya.

“Semua kepala daerah itu punya seragam atau pakaian dinas lapangan (PDL) Pol PP (Satpol PP). Semua punya karena ada tugas lapangan, ada hal-hal di lapangan yang juga mengenakan itu, dan kepala daerah diminta untuk membawa itu,” kata Bima dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, ketika ditanya jurnalis mengenai isu kepala daerah memakai seragam Satpol PP dalam acara pembekalan.

Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa seragam Satpol PP akan digunakan para kepala daerah pada salah satu hari acara pembekalan tersebut.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa sejumlah kegiatan pembekalan di antaranya adalah apel, upacara, hingga team building atau membangun tim, sehingga tidak semua aktivitas berlangsung di dalam kelas.

Walaupun demikian, dia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah ruang untuk dijadikan kelas dalam acara pembekalan kepala daerah. “Jadi, ada ruang kelas besar yang kapasitasnya 500 orang. Ada juga ruang-ruang kelas kecil antara 50 sampai 100 orang untuk dialog interaktif di antara peserta dan pemateri,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Bali terpilih I Wayan Koster mengungkapkan bahwa para kepala daerah akan memakai baju Satpol PP pada hari pertama pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

“Baju pertama waktu datang itu pakai baju PDL. PDL-nya, PDL seragam Pol PP ya, kayak Pol PP,” kata Wayan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin, saat memberikan keterangan kepada media usai melaksanakan pemeriksaan kesehatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika