REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan jadwal pemanggilan ulang bagi Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto bakal dipanggil lagi pada Kamis (20/2/2025) pekan ini.
Hasto terjerat sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Pemeriksaan ini rencananya digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. "(Panggilan kedua Hasto) Kamis (20/2/2025)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).
Walau demikian, Tessa tak menjelaskan informasi apa yang akan digali dari Hasto. Tapi Tessa memastikan surat pemanggilan itu sudah dikirim ke Hasto. "Sudah (pengiriman surat panggilan ke Hasto)," ujar Tessa.
Mulanya, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Senin (17/2/2025) pagi. Tapi, Hasto melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK.
Permohonan penundaan pemeriksaan tersebut dilakukan karena Hasto kembali mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel. Kubu Hasto mengajukan dua gugatan praperadilan yang masing-masing ditujukan untuk dua surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan KPK kepada Hasto.
Sebelumnya, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada Kamis (13/2/2025) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Hasto Kristiyanto. Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon dan menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima serta membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.
Tessa menyatakan, alasan Hasto tidak memenuhi panggilan penyidik karena mengajukan gugatan praperadilan sebagai alasan yang tak wajar dan tidak dapat diterima. "Penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka hari ini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika