REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dittipidum Bareskrim Polri memanggil empat tersangka kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) terkait dengan pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, untuk keperluan pemeriksaan pada pekan depan. Sebagai informasi, empat tersangka itu adalah Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin, UK selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, serta SP dan CE selaku penerima kuasa.
"Kami mengundang, kalau tidak salah pada hari Senin (24/2/2025) atau Selasa (25/2/2025). Kami lihat lebih lanjut," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Dirtipidum Bareskrim Polri mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat pemanggilan pemeriksaan kepada empat tersangka tersebut pada pekan ini. Berdasarkan aturan, kata dia, terdapat jeda waktu 3 hari sejak pengiriman surat tersebut hingga kedatangan tersangka.
"Tidak bisa hari itu dipanggil, besok paginya harus datang," ucapnya.
Maka dari itu, dia berharap para tersangka menghadiri pemeriksaan pada hari Senin (24/2/2025) atau Selasa (25/2/2025)
"Kami dari penyidik memanggil para tersangka pekan depan. Tidak tahu hadir atau tidak. Tentu saja kami menunggu para tersangka yang kami panggil," ucapnya.
Jenderal bintang satu itu juga menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai upaya penyidikan lainnya, seperti memeriksa saksi-saksi tambahan, salah satunya saksi ahli pidana. Selain itu, pihaknya juga telah menerima hasil laboratorium forensik (labfor) yang menguji keabsahan warkat.
"Kemarin hasil labfor warkat sudah kami terima. Tentu saja setelah hasil labfor ini, kami menentukan berita acara sehingga nanti labfor bisa menjelaskan seperti yang disebutkan dalam proses uji laboratoriumnya," ucapnya.
Keempat tersangka tersebut telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod, dan dokumen lainnya yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024.
"Seolah-olah oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman dan permohonan hak Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohod," ucap Brigjen Pol. Djuhandhani.
Diketahui bahwa Dittipidum Bareskrim Polri lakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akta autentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik terkait dengan penerbitan 263 SHGB dan 17 SHM Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten.
Dalam prosesnya, penyidik telah menyita 263 warkat yang telah dikirim ke labfor untuk diperiksa keabsahannya. Selain itu, dari penggeledahan di beberapa tempat pada hari Senin (10/2/2025), disita pula sejumlah barang bukti berupa satu unit printer, satu unit layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohod, serta peralatan-peralatan lainnya yang diduga sebagai alat untuk memalsukan girik dan dokumen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika