REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat, diantara yang kentara adalah adanya potensi moral hazard. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, legislator meminta agar investasi dan implementasi kerja Danantara bisa transparan.
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengatakan, adanya Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) merupakan bagian dari penguatan BUMN di Indonesia dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih berkelanjutan. Namun, menurutnya, investasi yang dilakukan Danantara harus disampaikan secara terbuka dan berbasis kajian ekonomi yang kuat agar mencegah potensi benturan kepentingan, intervensi politik, dan moral hazard dalam implementasinya.
“Saya mendorong pengelola Danantara untuk selalu bersikap profesional, menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, dan terbuka kepada publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan Danantara bisa menjadi contoh holding BUMN yang berintegritas,” ujar Amin dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).
Amin mewanti-wanti pentingnya penerapan good corporate governance (GCG) dalam pengelolaan Danantara. Menurutnya, tata kelola yang baik akan menjadi fondasi dalam mencegah terjadinya penyelewengan seperti korupsi dan semacamnya.
Adapun mengenai model pengelolaan Danantara, Amin menilai Indonesia bisa berkaca dari model pengelolaan yang diterapkan di China. Di Negeri Panda, BUMN dikelola dengan sistem holding yang kuat, profesional, memiliki struktur yang jelas, dan didukung pengawasan yang ketat dari pemerintah.
“Sistem ini terbukti mampu mendorong efisiensi dan produktivitas tinggi. Model investasi yang diterapkan di China antara lain dengan menginvestasikan kembali laba BUMN sepenuhnya untuk memperbesar skala usaha dan meningkatkan kontribusi ekonomi,” tutur Politisi PKS tersebut.
Amin mengungkapkan, dengan road map seperti itu, BUMN di China tahun 2023 lalu menyumbang pendapatan operasional sebesar 12,11 triliun dolar AS. “Jumlah itu setara dengan sekitar 68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut, dan mempekerjakan sekitar 56,12 juta tenaga kerja, atau sekitar 7,65 persen dari total angkatan kerja nasional,” terangnya.
Amin meyakini, jika aset dikelola secara profesional dan amanah dan diinvestasikan di sektor yang strategis, diyakini bisa mendatangkan investor yang nilainya berlipat ganda. Namun dia mengingatkan, bahwa keberhasilan Danantara membutuhkan waktu dan tidak bisa instan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika