REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengantisipasi potensi penumpukan kendaraan di periode menjelang lebaran. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, salah satu opsi yang diambil untuk mengurai kemacetan, yakni dengan cara pengaturan kerja dari mana saja untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sepekan sebelum Lebaran.
AHY menerangkan, harapannya, sepekan menjelang perayaan Idul Fitri para pekerja atau secara khusus ASN bisa menunaikan tugasnya dari mana saja, tidak harus di kantor. Sehingga membuka peluang bagi orang-orang itu untuk lebih dahulu bepergian.
"Harapannya kita bisa mendahulukan ataupun memulai distribusi mobilitas menjelang mudik lebaran. Jadi pada tanggal 24 Maret diharapkan sudah bisa diberlakukan work from anywhere atau flexible work arrangement, untuk mengurangi puncak-puncak kepadatan lalu lintas di hari-hari atau di malam-malam menjelang Idul Fitri," kata AHY dalam konferensi pers di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).
Ia melanjutkan, perayaan Idul Fitri tahun ini berdekatan dengan momen Nyepi. Sekolah-sekolah juga libur. Sehingga pergerakan manusia dan kendaraan diprediksi bakal sangat tinggi.
Kebijakan kerja dari mana saja untuk ASN sepekan sebelum Lebaran, diharapkan bisa mengurai kemacetan. Terkait hal ini, menurut AHY, akan ada koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Kemudian, pemerintah juga mengantisipasi kemacetan. Ia sebagai Menteri Infrastruktur bakal detail memperhatikan kualitas fasilitas pendukung transportasi di darat, laut, udara, juga perkeretapian.
"Menteri Perhubungan, Menteri PU setiap saat berupaya untuk menghadirkan fasilitas yang semakin baik, termasuk juga posko-posko keamanan, posko keselamatan, juga posko kesehatan yang harus dihadirkan di sejumlah titik," ujar AHY.
Pemerintah memastikan bakal menambah jadwal layanan transportasi. Selanjutnya, posko lebaran siap bekerja optimal memantau apa yang terjadi di lapangan dengan sistem berbasis data termasuk penggunaan Artificial Intelligence (AI). Kementerian Perhubungan dan Kepolisian, kata AHY, menjalankan mekanisme pengaturan sebagaimana mestinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika