REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei menolak upaya negosiasi Amerika Serikat (AS) terkait program nuklir Iran. Berbicara di hadapan sejumlah pejabat tinggi, Khamenei tidak spesifik menyebut AS, tapi mengatatakan, satu "pemerintahan perundung" ngotot untuk mendorong negosiasi.
"Negosiasi mereka tidak bertujuan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk ... mari bicara untuk menerapkan sanksi yang kami mau terhadap pihak lawan di meja perundingan," kata Khamenei dilaporkan CBS, Sabtu (8/3/2025).
Pernyataan Khamenei dilontarkan sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengeklaim telah mengirim surat kepada Ayatollah dengan tujuan mencari kesepakatan baru dengan Teheran agar menghentikan program nuklir dan menggantikan kesepakatan yang pernah ditarik AS saat ia berkuasa pada periode pertama. Namun, seperti dilaporkan AFP, Iran mengatakan belum menerima surat Trump itu.
"Kami mendengar itu (surat Trump) tapi kami belum menerimanya," ujar Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dikutip televisi nasional Iran.
Menurut Khamenei, tuntutan AS akan mencakup kepentingan militer dan pengaruh Iran di kawasan. "Negosiasi akan tentang kapabilitas pertahanan, tentang kapabilitas internasional Iran. (Mereka akan menekan Iran) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu, tidak bertemu dengan orang-orang tertentu, tidak memproduksi barang-barang tertentu, jangkauan misil Anda tidak boleh mencapai jarak terentu. Apakah mungkin bagi kita untuk menerima ini semua?"
Khamenei mengatakan, pembicaraan semacam itu tidak akan menyelesaikan masalah antara Iran dan Barat. Namun, Khamenei tidak menyebut nama seseorang atau negara, dan menilai tekanan negosiasi bertujuan menekan Iran di ruan opini publik.
"Itu bukanlah negosiasi. Itu adalah tuntutan dan pemaksaan," ujarnya.
Pada Jumat lalu di Ruang Oval Gedung Putih, Trump menyebut surat sudah dikirim kepada Khamenei. Ia juga merespons potensi aksi militer dengan mengatakan, "Kita memiliki situasi dengan Iran bahwa, sesuatu akan segera terjadi. Sangat, sangat segera."
Ikuti Whatsapp Channel Republika