REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan update perkembangan penggunaan quick response code Indonesian standard (QRIS) lintas negara (cross border). Rencananya, QRIS bakal segera bisa digunakan di Jepang pada 17 Agustus 2025, tepat Hari Kemerdekaan ke-80 RI.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menuturkan, pihaknya telah menyepakati sejumlah langkah teknis hingga tahap uji coba (sandbox) dengan otoritas sistem pembayaran Jepang. Tahapan sanbox disebut berjalan dengan baik sejak 15 Mei 2025.
"Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan yang berarti kita bisa launching penggunaan outbond (QRIS) itu tanggal 17 Agustus yang akan datang. Jadi, orang Indonesia yang pergi ke Jepang nanti bisa menggunakan pembayaran dengan scan QR di Jepang," kata Fili dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2025 yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Tak hanya Jepang, Fili juga menyampaikan, update kerja sama penggunaan QRIS di China. Dia menyebut, finalisasi pengaturan bisnis, teknis, dan operasional telah disepakati antara Union Pay International dari pihak China dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
Ada empat penyedia layanan switching nasional, yakni PT Rintis Sejahtera (Rintis), PT Alto Network (Alto), PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa), dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) yang telah menjalin kesepakatan dengan Union Pay International untuk pengembangan sistem dan uji coba sandbox. "Dan mudah-mudahan juga uji coba bisa dilakukan di 17 Agustus mendatang," ungkapnya.
Fili melanjutkan, langkah kerja sama penggunaan QRIS dengan sejumlah negara lain juga terus dilakukan. Seperti dengan India, ia menyebut, saat ini prosesnya masih dalam tahap pembahasan spesifikasi teknis antara ASPI dan National Payments Corporation of India (NPCI) International India. "Mudah-mudahan tahun ini bisa implementasi," ujar Fili.
Adapun dengan Korea Selatan (Korsel), keberjalanan kerja samanya masih dalam proses review dan finalisasi kesepakatan di industri antara ASPI dengan Korean Financial Telecommunication & Clearing Institute. "Kalau dari sisi antarotoritas di bank sentral, ini sudah kita lakukan. Saat ini, sampai ke level industri," tutur Fili.
Ikuti Whatsapp Channel Republika