REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 30 April 2025 mencatat surplus sebesar Rp 4,3 triliun atau setara 0,02 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Capaian ini menandai pembalikan tren setelah mengalami defisit selama tiga bulan berturut-turut sejak awal tahun.
“Sampai April mengalami surplus. Sehingga bulan April terjadi pembalikan, dari tiga bulan berturut-turut defisit, hingga akhir April mengalami surplus Rp 4,3 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Dalam postur APBN 2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang APBN Nomor 62 Tahun 2024, defisit anggaran dirancang mencapai Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB. Namun hingga April, posisi fiskal justru mencatatkan surplus. “Desain APBN 2025 defisit akhir tahun dirancang Rp 616,2 triliun. Sampai April kita surplus Rp 4,3 triliun, artinya 0,02 persen dari PDB,” katanya.
Realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp810,5 triliun atau 27,0 persen dari target tahunan sebesar Rp 3.005,1 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang Rp 657 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp 557,1 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp 100 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 153,5 triliun atau 29,8 persen dari target.
Di sisi lain, belanja negara tercatat sebesar Rp 806,2 triliun atau 22,3 persen dari pagu belanja sebesar Rp 3.621,3 triliun. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 546,6 triliun, sedangkan transfer ke daerah sebesar Rp 259,6 triliun.
Dengan selisih antara pendapatan dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang, keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp 173,9 triliun. “Posisi keseimbangan primer Rp 173,9 triliun,” sebut Menkeu.
Adapun realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir April tercatat sebesar Rp 279,2 triliun atau setara 45,3 persen dari target tahunan. Laporan realisasi APBN ini merupakan bagian dari publikasi bulanan APBN KiTa, yang disusun untuk memberikan informasi transparan mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika