REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau wilayah terdampak banjir di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2025). Dalam peninjauan itu, Pramono menyebut wilayah yang berada di bantaran Kali Ciliwung itu merupakan salah satu lokasi yang bakal dinormalisasi.
Pramono mengaku telah menandatangani penetapan lokasi (penlok) untuk normalisasi Kali Ciliwung. Terdapat empat penlok yang telah ditandatangani dan akan segera dilakukan pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung. Dari empat lokasi itu, salah satunya ada di Kelurahan Rawajati.
"Saya sudah menandatangani penlok di tempat ini yang harusnya memang tidak layak dihuni. Tidak bisa dihuni," kata dia di Rawajati, Selasa.
Menurut dia, bantaran Kali Ciliwung yang ada di Kelurahan Rawajati sangat tidak ideal untuk dijadikan tempat tinggal. Pasalnya, air sungai yang melintas di wilayah itu berada di atas wilayah permukiman. Ia menilai, warga akan terus terdampak banjir apabila wilayah itu tidak dilakukan normalisasi.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan segera melakukan pembebasan lahan di empat wilayah yang telah ditentukan itu. Di sisi lain, ia juga telah menginstruksikan jajarannya untuk terus melakukan pendekatan kepada warga yang akan terdampak normalisasi.
"Karena memang tidak mungkin (tempat ini dijadikan permukiman). Dari sini kan terlihat bahwa sungainya jauh di atas tempat warga. Jadi kemarin ketika terjadi bocor atau tanggulnya jebol, pasti warga akan terbenam," ujar Pramono.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan, empat lokasi yang akan menjadi prioritas untuk normalisasi Kali Ciliwung adalah Kelurahan Rawajati, Pengadegan, Cawang, dan Cililitan. Menurut dia, pembebasan lahan di empat wilayah itu kemungkinan akan dilakukan mulai Agustus 2025. Setelah pembebasan lahan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan pekerjaan fisik normalisasi Kali Ciliwung.
"Pembayaran, dengan telah selesainya tim pengadaan lahan dari Kementerian ATR/BPN, kemungkinan bulan depan sudah melakukan pembayaran. Kemudian sudah kami koordinasikan dengan Kementerian PU. Kami justru tinggal menunggu Kementerian PU untuk melakukan pekerjaan fisik," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika