Rabu 13 Aug 2025 18:29 WIB

Penanganan Sampah, Wakil Menteri LH: Lebih Majukan Pariwisata

Wamen LH soroti perlunya penanganan sampah di destinasi wisata.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono.
Foto: Republika/Prayogi
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono menyoroti isu sampah perlu ditangani lebih optimal. Tujuannya untuk menjaga keindahan lokasi wisata yang menjadi daya tarik turis domestik maupun asing.

Dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara KLH/BPLH dengan Kementerian Pariwisata di Jakarta, Rabu, Wamen LH, Diaz menyampaikan sampah masih menjadi isu yang perlu ditangani di Indonesia, termasuk yang dihasilkan di destinasi wisata prioritas seperti Danau Toba di Sumatera Utara.

Baca Juga

"Saya berterima kasih sekali kita bisa melakukan MoU ini, kita bisa membuat pariwisata Indonesia lebih maju, lebih berkembang," kata Diaz.

Dia menyatakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) siap terus mendukung untuk memastikan pengelolaan sampah dapat terwujud, secara khusus di lokasi-lokasi wisata Indonesia.

Di satu sisi, jelasnya, pariwisata menjadi sektor yang penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ingin dicapai pemerintah. Selain itu, isu lingkungan tetap harus menjadi perhatian.

Wamen LH memberikan contoh beragam upaya yang sudah dilakukan, mulai dari aksi bersih pantai yang dilakukan di beberapa pantai seperti di Bali. Langkah itu diharapkan dapat menjaga keindahan pantai-pantai yang menjadi daya tarik wisatawan.

Tidak hanya di pantai, aksi bersih-bersih juga sudah dilakukan di lokasi wisata lain, seperti di Yogyakarta dan Kota Tua yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata.

Dari sisi KLH, pihaknya sudah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku wisata yang melanggar aturan terkait lingkungan hidup.

Salah satunya yang berada di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dimana 13 perusahaan yang menjalin menjalin kerja sama operasi (KSO) dengan PTPN 1 Regional dijatuhi sanksi oleh KLH dalam bentuk pembongkaran bangunan dan pemulihan ekosistem.

Saat itu, Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana langsung melakukan koordinasi dengan Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq terkait hal itu.

"Jadi, kerja selalu koordinasi, tidak sendiri-sendiri dan saya rasa dengan ini kita harus saling mendukung, memberikan atensi satu sama lain," ucap Diaz Hendropriyono.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement