REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA — Putaran negosiasi INC-5.2 untuk merumuskan Perjanjian Plastik Global dinilai berakhir tanpa arah jelas akibat semakin dominannya lobi industri. Laporan Center for International Environmental Law (CIEL) mencatat lonjakan jumlah pelobi industri fosil dan kimia, dari 143 orang pada INC-3 menjadi 234 orang pada sidang INC-5.2.

Kehadiran mereka disebut mempersempit ruang masyarakat sipil sekaligus memperkuat keputusan yang menguntungkan industri. “10 hari negosiasi di INC 5.2 berakhir dengan kekecewaan mendalam. Proses panjang yang penuh kompromi ini gagal menghasilkan kesepakatan atau arahan yang jelas untuk mengakhiri pencemaran plastik,” ujar Co-Coordinator Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI), Nindhita Proboretno, akhir pekan lalu.

Ia menyayangkan waktu terbuang untuk perdebatan panjang, sementara isu-isu mendasar seperti pembatasan produksi plastik dan pelarangan bahan kimia berbahaya hampir tidak dibahas. AZWI juga menyoroti ketimpangan partisipasi dalam forum.

Menurut mereka, sejumlah pelobi industri bahkan tercatat sebagai anggota delegasi resmi, sementara perwakilan masyarakat sipil sering ditolak masuk forum negosiasi.

Greenpeace Indonesia menyampaikan kritik senada. “INC 5.2 berakhir dengan kegagalan mencapai perjanjian plastik global, meskipun sudah banyak negara yang mendorong pengurangan produksi plastik. Proses negosiasi gagal membawa kita untuk bebas dari polusi plastik,” kata Zero Waste Campaigner Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar.

Situasi di ruang negosiasi juga dinilai tak transparan. Jadwal pleno mengalami perubahan drastis, termasuk sidang pada pukul 01.30 dini hari dan pleno final yang baru diumumkan 40 menit sebelum dimulai. Draf terakhir bahkan baru dibagikan beberapa jam sebelum sidang ditutup, memicu kritik terkait proses yang tertutup.

Bagi banyak aktivis, kegagalan di Jenewa bukan sekadar kehilangan momentum, namun juga memperbesar risiko kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia. Mereka menekankan, INC harus segera memulihkan kepercayaan publik dengan mengumumkan agenda dan mekanisme perundingan berikutnya secara terbuka dan inklusif, memberi ruang setara bagi suara komunitas terdampak.

Kegagalan di Jenewa disebut menjadi alarm keras bahwa tanpa pembatasan produksi plastik, pelarangan bahan kimia berbahaya, serta keberanian politik melawan tekanan industri, dunia akan semakin menjauh dari solusi nyata untuk menghentikan krisis polusi plastik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika