REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Permohonan surat perintah penangkapan terhadap dua menteri sayap kanan Israel atas tuduhan apartheid telah siap. Bersamaan dengan permohonan tersebut, dua wakil jaksa penuntut telah berada di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), lapor Middle East Eye yang dikutip Republika, Senin (18/8/2025). 

Jika surat perintah penangkapan untuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dikeluarkan, maka hal tersebut akan menjadi kejahatan apartheid pertama yang didakwa di pengadilan internasional.

Kepala Jaksa ICC Karim Khan telah menyiapkan kasus-kasus terhadap Ben Gvir dan Smotrich sebelum ia mengambil cuti pada Mei, menurut sejumlah sumber di pengadilan yang mengetahui masalah tersebut."Permohonan surat perintah penangkapan tersebut telah selesai sepenuhnya," ujar seorang sumber ICC kepada MEE.

"Satu-satunya hal yang belum dilakukan adalah pengajuannya ke pengadilan," kata sumber tersebut yang tidak ingin disebutkan namanya.

MEE mengungkapkan wakil jaksa penuntut memiliki wewenang untuk menyerahkannya kepada hakim praperadilan untuk diperiksa. Meski demikian, beberapa pihak di ICC yakin permohonan tersebut akan disimpan diam-diam karena pengadilan menghadapi tekanan eksternal yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pemerintahan AS yang baru terpilih di bawah Donald Trump memberikan sanksi kepada Khan pada Februari lalu. Sementara, dia mengambil cuti pada Mei di tengah penyelidikan PBB atas tuduhan pelecehan seksual terhadapnya, yang telah dibantah.

"Jika permohonan Ben Gvir dan Smotrich hilang begitu saja, kesempatan untuk mengadili salah satu contoh apartheid paling nyata di dunia saat ini kemungkinan akan hilang selamanya"

Ikuti Whatsapp Channel Republika