REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penting peran polisi wanita (polwan) dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

UU TPKS mewajibkan penggunaan kerangka hak asasi manusia (HAM) dalam memperlakukan korban maupun perempuan berhadapan dengan hukum.

"Peran polwan penting dalam menerapkan UU TPKS," kata Anggota Komnas Perempuan Sundari Waris di Jakarta, Senin, menanggapi peringatan Hari Jadi Ke-77 Polwan.

Komnas Perempuan juga menyoroti keterbatasan jumlah polwan, khususnya di daerah terpencil.

Selain itu, dukungan terhadap layanan berbasis gender juga penting untuk memperkuat polwan.

Komnas Perempuan mengapresiasi telah dibentuknya Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang (PPA PPO) di Bareskrim Polri, serta keberadaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di tingkat Polres di seluruh Indonesia.

Meskipun demikian, Komnas Perempuan menilai peran dan kontribusi polwan penting didorong pihak internal kepolisian agar menjadi pintu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Anggota Komnas Perempuan RR Sri Agustini menekankan pentingnya keterlibatan polwan dalam kepemimpinan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, baik untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, kejahatan siber, kekerasan berbasis gender online, maupun kekerasan seksual.

"Momentum Hari Polwan adalah pengingat bahwa negara perlu memperkuat peran bermakna mereka, bukan sekadar simbolik," ujar Agustini.

Lebih lanjut, Agustini mengatakan bahwa berdasarkan laporan pengaduan kasus yang ditangani kepolisian, polwan masih menghadapi tantangan besar dalam aspek pengarusutamaan gender, khususnya terkait aspek budaya, struktural dan substansi hukum.

Tantangan itu juga mencakup keterbatasan akses untuk memperluas ruang kepemimpinan di internal kepolisian maupun dalam memperjuangkan pemenuhan hak korban di ruang publik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika