REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Haji dan Umrah telah memiliki pimpinan. Ini setelah Presiden Prabowo Subianto, Senin (9/9/2025), melantik Mochamad Irfan Yusuf menjadi menteri haji dan umrah.
Dengan beroperasionalnya kementerian baru ini, dinilai Asosiasi Muslim Pengusaha Haji Umrah (Amphuri) bisa menguatkan hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi soal penyelenggaraan haji. Sekjen Amphuri Zaky Zakaria, menjelaskan soal urgensi Kementerian Haji dan Umrah. Salah satunya soal penguatan diplomasi G to G (government to government).
Menurutnya, Arab Saudi memiliki Kementerian Haji dan Umrah. Jika Indonesia juga punya kementerian sejenis, maka diplomasi antar negara semakin seimbang apalagi ketika membahas kuota, fasilitas, dan perlindungan jemaah akan lebih seimbang dalam level kementerian-ke-kementerian.
"Contohnya seperti negara Malaysia penyelenggara Hajinya adalah Tabung Haji tapi saat MOU haji, Kementerian Haji Umrah Arab Saudi hanya ingin MOU dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Malaysia.
Kemudian, Zaky juga menilai kementerian ini berpotensi memperbesar kuota dan meningkatkan pelayanan bisa lebih kuat.
"Negara kecil seperti Afghanistan saja ada Kementerian Haji, apalagi Indonesia dengan jumlah jamaah haji dan umrah terbesar di dunia.," ujar Zaky.
Ikuti Whatsapp Channel Republika