REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin menarik dana sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia menuai perhatian publik tak terkecuali dari para pengamat ekonomi. Seperti diketahui, Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama DPR sebagai bagian dari strategi menjaga likuiditas dan menggerakkan sektor riil.

Meski tujuan kebijakan Purbaya terlihat pro-pertumbuhan dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, muncul kekhawatiran dari kalangan akademisi terkait implikasi kebijakan ini terhadap perekonomian nasional, khususnya stabilitas eksternal.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Denni Puspa Purbasari, mengomentari rencana ini dengan memberikan sejumlah catatan penting. Ia menilai bahwa kebijakan yang dirancang Purbaya memang berorientasi pada pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan likuiditas. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan semacam itu bisa membawa dampak terhadap stabilitas eksternal, khususnya terhadap nilai tukar Rupiah.

"Akibatnya, dana mereka berpotensi dialihkan ke luar negeri. Apabila kondisi ini terjadi, kurs Rupiah akan terdepresiasi, yakni melemah terhadap mata uang asing," ujar Denni, Kamis (11/9/2025).

Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas domestik dan eksternal. Keseimbangan internal, kata Denni, mencakup makroekonomi yang stabil, inflasi yang rendah, serta pengangguran yang terjaga. Sementara itu, stabilitas eksternal mencakup kondisi neraca transaksi berjalan dan arus modal asing yang tetap sehat dan berkelanjutan.

Denni menggarisbawahi bahwa kedua tujuan ini kerap berbenturan.

"Atau sebaliknya, kebijakan yang ditujukan untuk mengejar stabilitas eksternal, dapat berdampak negatif terhadap stabilitas internal negara itu," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika