REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA – Pemerintah Australia menyatakan negaranya akan semakin sering dilanda peristiwa iklim ekstrem yang mengancam industri, jasa, dan infrastruktur. Laporan asesmen terbaru ini dirilis menjelang pengumuman target emisi baru pemerintah.
Gelombang panas disebut akan makin sering terjadi dan mematikan, sementara kenaikan permukaan laut mengancam jutaan penduduk pesisir. Flora dan fauna juga diprediksi harus beradaptasi atau punah.
Menteri Energi dan Iklim Chris Bowen menegaskan seluruh wilayah Australia, terutama kawasan utara, daerah terpencil, dan pinggiran kota besar, rentan terhadap risiko tersebut. “Tidak ada kelompok di Australia yang kebal dari risiko iklim yang akan berlangsung bertahap, berlipat ganda, dan bersamaan,” kata Bowen, Senin (15/9/2025).
Ia menambahkan, dampak perubahan iklim sudah dirasakan saat ini. “Tapi jelas setiap derajat yang kita cegah naik akan membantu generasi mendatang menghindari dampak terburuk,” ujarnya.
Australia menargetkan pemangkasan emisi 43 persen pada 2030 dan net zero pada 2050. Pemerintah berencana mengumumkan target baru 2035 yang lebih “ambisius dan realistis.”
Namun transisi energi di Australia kerap tersendat. Proyek energi terbarukan menghadapi penolakan dari komunitas lokal maupun politisi konservatif. Sementara itu, oposisi mengingatkan pemangkasan emisi harus realistis. “Setiap target harus kredibel dan terbuka soal biaya yang ditanggung rumah tangga dan usaha kecil,” kata Ketua Oposisi Sussan Ley.
Meski demikian, pekan lalu pemerintah tetap memberi izin operasi hingga 2070 untuk pembangkit listrik berbahan bakar gas alam cair (LNG).
Australia kini tercatat 1,2 derajat Celsius lebih panas dibandingkan rata-rata historis. Jika suhu naik 3 derajat, jumlah hari gelombang panas per tahun diperkirakan melonjak dari empat menjadi 18 hari.
Di laut, gelombang panas bisa bertambah hingga hampir 200 hari. Dalam skenario itu, angka kematian akibat gelombang panas di Sydney berpotensi naik 44 persen, sementara sebagian hutan dan ekosistem laut mungkin punah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika