REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan tidak ada monopoli Pertamina dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM) domestik. Pernyataan ini sekaligus menjawab isu kelangkaan BBM di SPBU swasta.

Kelangkaan BBM memang terjadi di sejumlah SPBU swasta. Namun, pemerintah menegaskan tidak ada kesalahan dalam penyaluran kuota. Sejak awal, Kementerian ESDM telah memberikan tambahan kuota impor 2025 kepada perusahaan seperti Shell Indonesia dan BP-AKR yang lebih besar dibanding tahun lalu.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, menepis dugaan monopoli Pertamina. “Kalau monopoli, nggak mungkin dikasih 110 persen (kuota ke swasta), gimana sih,” ujarnya di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan kekurangan pasokan BBM di SPBU swasta bukan kesalahan pemerintah. Ia menyebut kuota impor yang diberikan kepada swasta tahun ini sudah cukup, bahkan 10 persen lebih besar dibanding kuota tahun lalu.

“Artinya apa? Semuanya dapat dong. Kalau mau minta lebih, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau mau lebih, silakan berkolaborasi dengan Pertamina,” kata Bahlil usai melantik sejumlah pejabat eselon I di kantornya, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Bahlil mendorong SPBU swasta berkolaborasi dengan PT Pertamina (Persero), mengingat Pertamina merupakan representasi negara. Meski demikian, ia menegaskan, pihak swasta tetap memperoleh jatah.

“Kita tidak mau cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak semuanya diserahkan kepada teori pasar. Nanti ada apa-apa gimana,” ujar Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar.

Menteri ESDM kembali menegaskan, swasta sudah mendapat jatah 110 persen dibandingkan kuota tahun lalu. Namun, ia enggan menanggapi pertanyaan lanjutan terkait isu ini. Hingga artikel ini ditulis, Republika belum memperoleh tanggapan dari Shell Indonesia maupun BP-AKR terkait arahan pemerintah agar berkolaborasi dengan Pertamina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika