REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan sektor perumahan memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ini terjadi melalui efek berganda terhadap berbagai sektor industri.
“Bangunan rumah tempat tinggal memiliki efek berganda sebesar 1,9 poin terhadap perekonomian. Artinya, tambahan Rp 1 juta di sektor ini dapat menciptakan dampak ekonomi sebesar Rp1,9 juta,” kata Amalia dalam acara peluncuran program penguatan ekosistem perumahan dan KUR Perumahan di Sabuga, Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/9/2025).
Menurut Amalia, pembangunan perumahan tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga menggerakkan industri bahan bangunan, furnitur, hingga jasa konstruksi. Karena itu, ia menilai program perumahan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi yang efektif.
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 mencatat angka backlog perumahan turun menjadi 9,6 juta rumah tangga, dibandingkan 9,9 juta pada tahun sebelumnya.
“Ini menunjukkan program perumahan pemerintah mulai memberikan dampak nyata. Ada penurunan backlog, dan itu kami buktikan lewat data,” ujarnya.
Amalia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data BPS untuk menyusun kebijakan perumahan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam mengidentifikasi masyarakat yang belum memiliki rumah.
“Dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, pemerintah pusat dan daerah bisa mengetahui siapa dan di mana yang membutuhkan intervensi,” ujarnya lagi.
Di Jawa Barat, Amalia menyebut masih terdapat jutaan rumah tangga yang belum memiliki hunian layak. Karena itu, ia mendorong optimalisasi program perumahan di provinsi ini.
Lebih lanjut, Amalia menyoroti kinerja ekonomi Jawa Barat yang dinilai positif. Pada triwulan II 2025, ekonomi provinsi ini tumbuh 5,23 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jawa Barat juga berkontribusi 12,8 persen terhadap perekonomian nasional. Ini menunjukkan peran penting provinsi ini dalam menjaga stabilitas ekonomi,” kata Amalia.
Tingkat kemiskinan di Jawa Barat juga tercatat menurun menjadi 7,02 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional. Sepanjang satu tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di provinsi ini turun sekitar 193 ribu orang.
“Jawa Barat menjadi provinsi kedua terbesar yang berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, setelah Jawa Timur,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika