REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal membentuk satuan petugas (Satgas) yang melayani pengaduan program makan bergizi gratis (MBG) di Jawa Barat. Ia menyebut penerima MBG dapat melaporkan apabila menemukan paket makanan tersebut tidak sesuai aturan.

Menurut Dedi, pihaknya fokus meningkatkan kualitas MBG. Sedangkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diberhentikan sementara merupakan SPPG yang bekerja tidak sesuai standar. "Dan yang paling utama nanti pekan depan kita bikin MOU, kita bikin satgas dan kita bikin aturan-aturan yang bisa mengikat semua pihak. Misalnya begini, nanti ada layanan pengaduan," ujar Dedi di Gedung Pakuan, Selasa (30/9/2025).

Dedi mencontohkan, penerima manfaat MBG dapat melaporkan pengaduan kepada satgas apabila menemukan makanan tidak sesuai dengan aturan atau nilainya sebesar Rp 10 ribu. Dedi mengatakan laporan pengaduan tersebut dapat diunggah dan dimasukan ke media sosial atau grup WhatsApp.

"Nah, dari WA pengaduan itu nanti akan melakukan ricek, kemudian dianalisis, dan diperiksa oleh auditor. Betul enggak angka sebegitu," kata dia.

Apabila terbukti terdapat pengurangan nominal dalam porsi MBG, kata Dedi, tindakan atau sanksi yang dapat dilakukan yaitu administrasi, pemberhentian hingga pidana terhadap dapur MBG. "Dan ranahnya ada tiga kalau pengurangan itu. Satu adalah administrasi, dua pemberhentian, yang ketiga adalah pidana karena itu adalah uang negara yang dikorupsi," katanya.

Ia mengatakan kerja sama bakal dilakukan pekan depan. Dedi menambahkan dapur MBG yang dihentikan sementara karena terkait peristiwa keracunan massal akan diganti oleh dapur yang lebih bermutu. "Dan kemudian juga pemerintah provinsi ingin mendorong agar dapurnya ada di sekolah-sekolah," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika