REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (NFA) menegaskan penyaluran beras bantuan pangan oleh Perum Bulog wajib mengutamakan kualitas. Hal ini penting agar 18,7 juta penerima program benar-benar memperoleh beras yang layak dikonsumsi.
Penekanan ini disampaikan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi usai menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (29/9/2025). Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi.
“Pokoknya prinsip yang pertama, semua bantuan pangan yang sudah ditugaskan ke Bulog harus dalam kondisi bagus dan baik. Jadi memang harus direproses atau di-QC, harus sampai ke masyarakat penerima dalam kondisi baik,” ujar Arief, dikutip Selasa (30/9/2025).
Stok beras pemerintah saat ini tercatat 3,905 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 861,4 ribu ton telah disalurkan melalui berbagai program bantuan sepanjang 2025. Realisasi tahap pertama untuk periode Juni–Juli mencapai 363,9 ribu ton atau 99,57 persen dari target. Sisa 1,58 ribu ton masih dalam proses distribusi ke wilayah dengan kendala geografis, seperti Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Pegunungan, Maluku, dan Maluku Utara.
“Atas temuan Maluku Utara, itu sudah disiapkan untuk langkah reproses juga. Harus dicek lagi. Pengecekan bukan hanya di Maluku Utara saja, tapi di seluruh Indonesia. Utamanya di daerah-daerah yang bukan kota besar,” tambah Arief.
Bulog memiliki mekanisme perawatan stok, antara lain fumigasi untuk menjaga mutu agar tetap food grade, serta reproses untuk memastikan beras tidak rusak saat lama disimpan. Menurut NFA, langkah teknis ini harus konsisten dilakukan, terlebih dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang stabil di kisaran 3,5 juta hingga 4 juta ton.
“Di Bulog itu ada namanya perawatan. Perawatan beras itu supaya tidak berkutu. Setelah itu juga ada namanya reproses. Biasanya disimpan berapa lama, itu kan karena dibanting atau hal lainnya, bisa ada yang pecah. Itu juga bisa di-blower,” jelas Arief.
NFA menekankan pengawasan masyarakat juga dibutuhkan agar kualitas penyaluran beras bantuan tetap terjaga. Perencanaan distribusi telah disusun sejak awal tahun, dengan jadwal penyaluran pada Oktober, November, Desember, hingga awal 2026. Arief menegaskan, beras yang rusak tidak boleh disalurkan karena akan merugikan penerima bantuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika