REPUBLIKA.CO.ID, AUSTRALIA -- Teknologi buatan telah berkembang pesat dalam dekade terakhir. Pemerintah didesak untuk melarang robot yang bisa membunuh sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Periset dari Australia dan Kanada mengeluarkan surat terbuka kepada masing-masing pemimpin di masing-masing negara yakni, Perdana Menteri Malcolm Turnbull dan Perdana Menteri Justin Trudeau untuk mengambil pendirian teguh.
Surat terbuka ada di depan sebuah konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang perjanjian Senjata Konvensional Tertentu (CCW). Surat tersebut berisi pembatasan atau pelarangan jenis senjata tertentu yang tidak pandang bulu dalam pemakaiannya atau menyebabkan luka yang berlebihan.
300 pakar robotika dan Al yang menandatangani surat dan permohonan sebelumnya dari Agustus, ini khawatir sistem otomatis mematikan tidak memiliki kendali manusia melewati batas moral yang jelas. Sistem otomatis mematikan mengacu pada pesawat tak berawak, kendaraan tak berawak, dan robot lainnya yang sedang dikembangkan oleh militer.
Australia dan Kanada telah didesak untuk bekerja dengan negara lain dalam sebuah kesepakatan internasional baru untuk melarang sistem otomatis yang mematikan, seperti yang dilakukan dengan senjata nuklir pada 1970.
Dengan cara ini, pemerintah kita dapat merebut kembali posisi kepemimpinan moral di panggung dunia seperti yang ditunjukkan sebelumnya di daerah lain, seperti non-proliferasi senjata nuklir, tertera tulisan di surat tersebut, seperti yang dikutip dari Mashable.
Banyak perusahaan Al dan robotika (termasuk perusahaan Australia) baru-baru ini mendesak, sistem senjata otonom mengancam untuk menjadi revolusi ketiga dalam peperangan. Jika dikembangkan, mereka akan membiarkan konflik bersenjata diperjuangkan dalam skala yang lebih besar daripada sebelumnya dan pada skala waktu lebih cepat.
Konsekuensi mematikan dari hal ini adalah bahwa mesin akan menentukan siapa yang hidup dan mati. "Komunitas Al Australia tidak memaafkan penggunaan Al semacam itu. Kami ingin mempelajari, menciptakan, danmempromosikan manfaatnya," ujarnya.
Ini mengikuti surat serupa oleh pakar industri Al pada Agustus lalu yang meminta PBB mengambil tindakan terhadap AL yang digunakan untuk senjata. Surat itu ditandatangani oleh Elon Musk.
Konferensi PBB tentang CCW pada awalnya dijadwalkan berlangsung pada Agustus. Namun dijadwalkan ulang karena kekurangan dana. Pembicaraan tersebut akan dimulai dari 14 November dan ada harapan agar pemerintah memperhatikannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika