REPUBLIKA.CO.ID,PALANGKARAYA--Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Gusti Muhammad Hatta berharap pemerintah bisa menambah angggaran dana penelitian menjadi satu persen dari APBN.
"Ambisinya kita, agar pada 2014 pemerintah dapat menyediakan satu persen kalau ingin penelitian menjadi signifikan, karena yang dianggarkan dari APBN kurang lebih 0,9 persen ," kata Gusti di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu.
Diakuinya, selama ini secara nasional angggaran inovasi melalui riset dananya masih rendah, hanya Rp 4,3 triliun per tahun atau 0,08 persen, untuk tujuh lembaga penelitian ditambah Kemenristek. Untuk mengatasi kurangnya dana penelitian, upaya yang dilakukan antara lain membentuk konsorsium.
"Kayak sewaktu kita ingin membuat terowongan uji pesawat dengan anggaran yang dibutuhkan lebih Rp 5 miliar sedangkan dana yang ada Rp 1,5 miliar, diundang orang-orang yang tergabung ke dalam konsorsium,"ucapnya.
Hanya saja yang perlu dipahami, lanjutnya, yang dimaksud satu persen atau seperti di Jepang dana penelitian bisa mencapai tiga persen, bukan cuma berasal dari dana pemeritah, tapi ditambah juga dari dana dari perusahaann seperti industri.
Akan tetapi ia mengaku, kelemahannya di Indonesia, susah sekali mengumpulkan data berapa dana penelitian dari perusahaan karena terkadang dirahasiakan. "Saya yakin kalau digabungkan dengan dana perusahaan dengan dana penelitian tidak 0,08 persen, pasti akan lebih,`tuturnya.
Dijelaskannya, sinergitas pihaknya dengan Komite Inovasi Nasional (KIN), yang merupakan gabungan stakeholder baik pengusaha dan perguruan tinggi, sudah berjalan bagus, karena selalu memberi masukan kepada pemerintah.
Selain mengupayakan bertambahnya anggaran dana penelitian, saat ini yang lagi gencar disosialisasikan yakni tujuh lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), karena banyak yang tidak mengetahuinya sehingga tidak dimanfaatkan.
"Sejak menjadi Menristek setahun lalu, saya melakukan upaya yakni dengan mengenalkan even yang berhubungan dengan tujuh lembaga tersebut, terkadang kepalanya saya bawa ke daerah atau sebaliknya mengundang bupati ke lembaga tersebut,"katanya.
"Karena sebenarnya banyak yang bisa dikerjakan tujuh lembaga itu, untuk bisa membantu daerah, contohnya Batan menghasilkan padi yang produksi tinggi yakni 10 ton per hektar, cepat panen dalam waktu 105 hari dan tahan hama,"ucapnya.
Tujuh lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) itu adala Lembaga Ilmu Indoensia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir (Batan), Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan), Badan Informasi Geofarsial (BIG), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BaPeTen) dan Badan Standar Nasional (BSN).
Ikuti Whatsapp Channel Republika