#bpjs-naik

Sejumlah warga mengantre di kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Medan, Sumatera Utara, Kamis (14/5/2020). Pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan yang akan berlaku mulai 1 Juli 2020 bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) menjadi sebesar Rp150

Kamis , 14 May 2020, 14:57 WIB

Politikus PDIP: Iuran Naik untuk Selamatkan BPJS Kesehatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Rahmad Handoyo menyikapi kebijakan pemerintah yang menaikan kembali iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, kebijakan tersebut bukanlah tindakan gegabah yang dilakukan tanpa perhitungan. "Pemerintah tentu tidak...

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, keputusan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang baru saja dilakukan akan membuat kondisi keuangan mereka tidak lagi defisit. Kebijakan tersebut justru membuat keuangan intansi menjadi surplus pada tahun ini.

Kamis , 14 May 2020, 14:54 WIB

Iuran Naik, Kemenkeu: BPJS Kesehatan Bisa Surplus Rp 1,7 T

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, keputusan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang baru saja dilakukan akan membuat kondisi keuangan mereka tidak lagi defisit. Kebijakan tersebut justru membuat keuangan intansi menjadi surplus pada tahun ini. Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa memprediksi, surplusnya bahkan dapat mencapai Rp 1,76 triliun pada 2020. "Total surplusnya Rp 17,26 triliun,...

Kamis , 14 May 2020, 14:38 WIB

Dirut BPJS: Pemerintah tak Menentang Putusan MA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial...

Kamis , 14 May 2020, 14:30 WIB

Pembayaran Iuran Tertunggak BPJS Kesehatan Direlaksasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memberikan relaksasi pembayaran bagi peserta BPJS...

Kamis , 14 May 2020, 14:05 WIB

Dirut: Perpres 64 Agar BPJS Kesehatan tak Defisit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan,...

Sekretaris Fraksi PAN di DPR RI, Yandri Susanto di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12).

Kamis , 14 May 2020, 13:53 WIB

Fraksi PAN Minta Kenaikan Iuran BPJS Dibatalkan

Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000.

Kamis , 14 May 2020, 12:42 WIB

Kemenkeu: Kenaikan Iuran BPJS Sudah Pertimbangkan Putusan MA

Kamis , 14 May 2020, 09:56 WIB

Fraksi PKS Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Iuran BPJS

Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan

Kamis , 14 May 2020, 09:08 WIB

Anggota DPR: Teganya Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Kamis , 14 May 2020, 06:47 WIB

Naikkan BPJS, Anggota DPR Nilai Jokowi Permainkan Rakyat

Kamis , 14 May 2020, 04:09 WIB

Ini Alasan Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Kamis , 14 May 2020, 00:20 WIB

Soal BPJS, DPR: Pemerintah Bermain-Main dengan Putusan MA

Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Saleh Partaonan Daulay

Rabu , 13 May 2020, 21:30 WIB

Legislator Khawatir Dampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Rabu , 13 May 2020, 20:21 WIB

In Picture: Mulai 1 Juli 2020, Iuran BPJS Kesehatan Naik

Rabu , 13 May 2020, 19:35 WIB

Pil Pahit dari Kenaikan Kembali Tarif BPJS

Aksi menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan (ilustrasi)

Rabu , 13 May 2020, 19:11 WIB

Legislator: Kenaikan Iuran BPJS Bertentangan dengan UU

Pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe, Aceh.

Rabu , 13 May 2020, 17:56 WIB

Kenaikan Iuran BPJS Dinilai Kian Memberatkan Saat Pandemi

Komunitas Pasien Cuci Darah Gugat Kenaikan Iuran BPJS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) melihat sikap pemerintah yang kembali menaikkan iuran BPJS lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 sebagai upaya mengakali keputusan Mahkamah Agung (MA). Mereka berencana untuk mengajukan permohonan uji materi terkait peraturan tersebut ke MA, seperti yang sebelumnya telah dilakukan terhadap peraturan serupa."Walau ada perubahan jumlah angka kenaikan, tapi dirasa...