Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) mendorong DPR untuk menuntaskan sejumlah program legislasi berperspektif gender.

BRIN Dorong DPR Tuntaskan Legislasi Berperspektif Gender

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) mendorong DPR untuk menuntaskan sejumlah program legislasi berperspektif gender. Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiatri mengatakan dengan pengesahan UU TPKS, Ketua DPR RI Puan Maharani dapat bersinergi dengan elemen masyarakat sipil untuk menyegerakan kebijakan baru yang berperspektif gender. Legislasi baru berperspektif gender yang dimaksud yakni Rancangan...

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Komisi II DPR akan mengawasi dan mencermati mekanisme Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menarik biaya untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar Rp 1.000.

Komisi II akan Cermati Mekanisme Kemendagri Tarik Biaya Akses NIK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Komisi II DPR akan mengawasi dan mencermati mekanisme Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menarik biaya untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar Rp 1.000. "Komisi II DPR akan mencermati dana yang dihimpun dan ditarik oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) agar bisa dikelola dengan baik dan akuntabel sesuai dengan...