Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi Bandung Lautan Amarah di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (30/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) serta mendesak pemerintah untuk melakukan transparansi terhadap draf RKUHP. Foto: Republika/Abdan Syakura

Sabtu , 13 Aug 2022, 02:25 WIB

Soal RKUHP, Pemerintah Didorong Libatkan Praktisi Hukum

Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Jumat , 29 Jul 2022, 08:51 WIB

Mahfud MD dan Dewan Pers Bertemu Bahas RKUHP

Sejumlah mahasiswa memasang spanduk saat berunjuk rasa terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Dalam aksinya mereka menuntut DPR dan pemerintah untuk membuka draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke publik dan hapus pasal-pasal yang bermasalah.Prayogi/Republika

Selasa , 28 Jun 2022, 22:48 WIB

In Picture: Aksi Mahasiswa Tolak Rancangan KUHP di Gedung Parlemen RI (2)

Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Dalam aksinya mereka menuntut DPR dan pemerintah untuk membuka draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke publik dan hapus pasal-pasal yang bermasalah.Prayogi/Republika

Selasa , 28 Jun 2022, 22:48 WIB

In Picture: Aksi Mahasiswa Tolak Rancangan KUHP di Gedung Parlemen RI (1)

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa (21/6/2022). Aksi yang bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Jokowi ini menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial.Prayogi/Republika

Selasa , 28 Jun 2022, 18:05 WIB

Polemik Transparansi Draf RKUHP yang Masih Rahasia untuk Publik

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa (21/6/2022). Aksi yang bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Jokowi ini menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial.Prayogi/Republika

Selasa , 28 Jun 2022, 17:13 WIB

Gelar Unjuk Rasa, Mahasiswa Desak Draf RUU KUHP Dibuka

Ketua Umum PB HMI, Raihan Ariatama, menyatakan beberapa pasal di RKUHP disebut akan mengancam kebebasan berekspresi.

Sabtu , 18 Jun 2022, 23:29 WIB

PB HMI Sebut RKUHP Berpotensi Hambat Demokratisasi

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti

Kamis , 10 Jun 2021, 08:01 WIB

Empat Pasal di RKUHP yang Dinilai Mengkhawatirkan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6). Rapat tersebut membahas rencana kerja bidang legislasi di tahun 2021 dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana prioritas kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian.Prayogi/Republika.

Rabu , 09 Jun 2021, 22:55 WIB

DPR-Pemerintah Sepakat RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Arsul Sani

Rabu , 09 Jun 2021, 22:21 WIB

PPP Tetap Pertahankan Pasal Perzinaan di RKUHP

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan). RKUHP memuat ancaman pidana maksimal 4,5 tahun penjara bagi orang-orang yang menghina kepala negara melalui media sosial

Rabu , 09 Jun 2021, 00:15 WIB

Pemerintah Gagal Paham Penghapusan Pasal Penghinaan Presiden

Demo tolak RKUHP

Selasa , 08 Jun 2021, 21:07 WIB

Aliansi Nasional Desak Pembahasan RKUHP Secara Transparan

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang masih dibahas berisi pasal pidana bagi penghina Presiden dan Wakil Presiden. Sejumlah pihak mempertanyakan batasan antara kritik dan penghinaan Presiden. Kritik bagi Presiden pasalnya dianggap lumrah dalam negara demokrasi.

Krisis Konstitusi dari Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, AntaraDraf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan mengatur ancaman pidana maksimal 4,5 tahun penjara bagi penghina kepala negara melalui media sosial. Selain kepala negara, masyarakat yang menghina lembaga negara lainnya, termasuk DPR dan MPR, bisa diancam pidana penjara maksimal dua tahun.Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Muhammad Tanziel Aziezi, meminta pemerintah dan...

Ilustrasi RKUHP

Selasa , 08 Jun 2021, 10:37 WIB

Sederet Pasal Kontroversial dalam Draf RKUHP Terbaru

Next