#dugaan-penyelewengan-dana-act

Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin

Senin , 25 Jul 2022, 19:27 WIB

Polri Tetapkan Empat Tersangka Dugaan Penyelewengan Dana ACT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus dugaan tindak pidana penyelewengan dana ummat oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) memasuki babak baru. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan, telah empat...

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/22).Prayogi/Republika

Jumat , 08 Jul 2022, 14:20 WIB

Densus 88 Diminta Telusuri Aliran Dana ACT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi),Edi Hasibuan, mengatakan, Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri harus menelusuri dugaan aliran dana yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Terutama dugaan aliran dana ke penerima yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris Al Qaeda."Kalau memang ada, mereka harus diproses hukum karena itu membahayakan keamanan negara," kata dia, saat dikonfirmasi di Jakarta,...

Kamis , 07 Jul 2022, 23:53 WIB

Ketua MUI: Kami Dukung Bersih-Bersih di ACT, tapi Jangan Dimatikan

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Ekonomi...

Kamis , 07 Jul 2022, 23:34 WIB

Izin Sudah Dicabut Kemensos, ACT di Palembang Masih Lakukan Aktivitas Sosial

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG - Kantor Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kota...

Kamis , 07 Jul 2022, 20:02 WIB

Mengelola Dana Umat Butuh Kehati-hatian dan Mawas Diri

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Sesditjen...

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat menyampaikan keterangan pers terkait dugaan aliran dana terlarang yang dilakukan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Dalam konferensi tersebut PPATK mengklaim telah memblokir sementara 60 rekening atas nama yayasan Aksi Cepat Tanggap sebagai upaya antisipasi terjadinya transaksi aliran dana saat proses pengkajian. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 07 Jul 2022, 13:31 WIB

PPATK Ogah Beraudiensi dengan ACT Soal Pemblokiran Rekening

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/22). Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022 terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan.

Kamis , 07 Jul 2022, 09:24 WIB

DKI Jakarta Evaluasi Izin ACT

Kamis , 07 Jul 2022, 05:02 WIB

ACT Taati Keputusan Soal Pencabutan Izin Mengumpulkan Donasi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi tentang kasus dugaan penyelewengan dana donasi yang dilakukan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). (ilustrasi).

Kamis , 07 Jul 2022, 03:50 WIB

Wakil Ketua DPR Minta Publik Tak Berspekulasi di Kasus ACT, Serahkan ke Aparat Berwenang

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (kiri) bersama Plt Sekretaris Utama PPATK Zainal Mutaqin (kanan) saat menyampaikan keterangan pers terkait dugaan aliran dana terlarang yang dilakukan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Kamis , 07 Jul 2022, 02:47 WIB

Ini Penelusuran PPATK Soal Aliran Dana ACT

Presiden ACT Ibnu Khajar memberikan keterangan terkait tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada yayasan ACT di Kantor ACT, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Tim Legal yayasan ACT menilai keputusan pencabutan izin yang dilakukan oleh kemensos tersebut terlalu reaktif karena seharusnya proses yang harus dilakukan secara bertahap. Prayogi/Republika

Rabu , 06 Jul 2022, 19:40 WIB

ACT akan Minta Audiensi PPATK Terkait Rekening yang Diblokir

Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/10).

Rabu , 06 Jul 2022, 19:02 WIB

Berkaca dari Kasus ACT, DPR Nilai Perlunya UU Penggalangan Dana Publik

Rabu , 06 Jul 2022, 17:03 WIB

PPATK Ungkap Dugaan Transaksi ACT Merembes ke Al Qaeda

Rabu , 06 Jul 2022, 17:00 WIB

Dinsos: Kantor ACT di Bandung Belum Miliki Izin Kumpulkan Donasi

Relawan Aksi Cepat Tanggap (ACT) bekerja. Sejak Rabu (6/7/2022), PPATK resmi memblokir 60 rekening terkait ACT pascamunculnya dugaan penyelewengan dana donasi.

Rabu , 06 Jul 2022, 15:07 WIB

PPATK Blokir 60 Rekening Terkait ACT

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar (kanan) didampingi Anggota Dewan Pembina Yayasan ACT Bobby Herwibowo (kiri) menyampaikan keterangan pers di Gedung ACT, Menara 165, Jakarta, Senin (4/7/2022). Dalam konferensi pers tersebut Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyampaikan permintaan maaf kepada donatur dan masyarakat Indonesia sekaligus melakukan klarifikasi terkait pemberitaan dalam majalah Tempo dengan judul Kantong Bocor Dana Umat edisi Sabtu 2 Juli 2022.

Rabu , 06 Jul 2022, 14:23 WIB

Kasus ACT Buat Pemerintah Sisir Izin Lembaga Filantropi Lain

Rabu , 06 Jul 2022, 11:31 WIB

DPR Desak Usut Dugaan Penyelewengan Dana Umat oleh ACT

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Tarmizi Tohor, mengingatkan pengurus Baznas dan LAZ hindari hedonisme

Kemenag: Izin ACT adalah Wewenang Kementerian Sosial

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Agama meminta para pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar menghindari perilaku hedonisme yang dapat menyakiti hati masyarakat. "Seperti menunjukkan hidup yang bermewah-mewahan karena akan menimbulkan persepsi buruk dari publik," ujar Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Tarmizi Tohor, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (5/7/2022). Pernyataan Tarmizi itu sehubungan dengan dugaan adanya...

Selasa , 05 Jul 2022, 15:22 WIB