#koopssusgab

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari

Sabtu , 02 Jun 2018, 11:38 WIB

Kharis: Belum Ada Mata Anggaran untuk Koopssusgab

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai rencana pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) belum dapat dilakukan. Sebab, dia mengatakan, belum ada mata anggaran untuk...

Sabtu , 26 May 2018, 13:39 WIB

Anggaran Koopssusgab Ikut Anggaran TNI

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Usai disahkannya Revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, DPR kini menanti langkah pemerintah untuk segera melakukan konsultasi terkait Perpres pelibatan TNI tersebut. Namun Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut bahwa pengeluaran Perpres dinilai tidak perlu persetujuan DPR.Menanggapi hal itu,...

Jumat , 25 May 2018, 22:21 WIB

Moeldoko: Perpres TNI Lebih Mengatur Soal Teknis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah...

Rabu , 23 May 2018, 02:17 WIB

TNI dan Polri Lawan Teroris, Siapa Pegang Tongkat Komando?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebutkan, jika...

Rabu , 23 May 2018, 01:54 WIB

'Peran TNI dan Polri tak Bisa Dipisahkan Berantas Terorisme'

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD...

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan pers terkait aksi terorisme di sejumlah daerah, Senin (14/5).

Rabu , 23 May 2018, 00:09 WIB

Moeldoko: Pelibatan TNI Hadapi Terorisme tak Langgar Aturan

Penanggulangan dan Pencegahan Terorisme. Kapolri Tito Karnavian, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Menkominfo Rudiantara, dan Menkumham Yasonna Laoly (dari kiri) mengikuti rapat terbatas terkait Terorisme di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/5).

Selasa , 22 May 2018, 19:26 WIB

Tito: Saya Minta TNI Bantu Operasi Penanggulangan Terorisme

Satuan Pasukan Khusus TNI melakukan upacara peresmian pembentukan Satuan Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan (Koopssusgab) di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (9/6).(Republika/Wihdan Hidayat)

Selasa , 22 May 2018, 16:33 WIB

Menhan: Koopssusgab Elite TNI Sudah Aktif

Anggota kepolisian dan prajurit TNI mengikuti apel konsolidasi pengamanan Pilkada Makassar di Lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (19/4).

Ahad , 20 May 2018, 06:54 WIB

Anggota DPR: Pelibatan TNI Berantas Teroris Sesuai UU

Ahad , 20 May 2018, 00:47 WIB

Komnas HAM Nilai Koopssusgab Berpotensi Melanggar Hukum

Sabtu , 19 May 2018, 18:53 WIB

HNW: Penanganan Terorisme Jangan Tumpang Tindih

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan.

Sabtu , 19 May 2018, 18:02 WIB

Politikus PDIP: Koopssusgab Jangan Dijadikan Polemik

Sabtu , 19 May 2018, 17:20 WIB

Politikus PKS: Koopssusgab Blunder Jika tanpa Payung Hukum

Sabtu , 19 May 2018, 08:37 WIB

KSAD: Deteksi Dini Kita Atas Teror Bom Masih Kurang

Tentara dilibatkan dalam pemberantasan terorisme

Sabtu , 19 May 2018, 02:10 WIB

Penyiapan Tentara Elite Melawan Terorisme

Sabtu , 19 May 2018, 00:21 WIB

Bagaimana Cara Kerja Koopssusgab? Ini Penjelasan Moeldoko

Kepala BNPT - Komjen. Pol. Suhardi Alius

Jumat , 18 May 2018, 19:27 WIB

Suhardi Alius Belum Tahu Jika Koopssusgab Dibawah BNPT

Ketua Komisi I: Apa Dasar Hukum Koopssusgab?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mempertanyakan payung hukum penghidupan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) dalam penanganan terorisme. Menurutnya, pembentukan Koopssusgab harus tetap berdasarkan UU. "Negara kita negara hukum dan semua berlaku berlandaskan hukum yang ada. Masalahnya (Koopssusgab) ada dasar hukumnya nggak. Dasar hukumnya apa?” ujar Abdul Kharis kepada wartawan, Kamis (17/5). Abdul Kharis pun menyarankan pemerintah...