#kuhp

Mahasiswa memegang poster saat aksi Bandung Lautan Amarah di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (30/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) serta mendesak pemerintah untuk melakukan transparansi terhadap draf RKUHP. Foto: Republika/Abdan Syakura

Selasa , 12 Jul 2022, 05:48 WIB

RKUHP Dinilai Berpotensi Ancam Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Studi Hukum dan HAM LP3ES Milda Istiqomah menilai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berpeluang mengancam demokrasi di Tanah Air. Ia khawatir, KUHP akan digunakan...

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa (21/6/2022). Aksi yang bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Jokowi ini menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial.Prayogi/Republika

Selasa , 21 Jun 2022, 17:03 WIB

In Picture: Unjukrasa Aliansi Nasional Reformasi KUHP di Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa (21/6/2022). Aksi yang bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Jokowi ini menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara...

Ahad , 22 May 2022, 13:02 WIB

Arsul Sani: Perbuatan Cabul LGBT dan Kumpul Kebo akan Masuk Pidana di RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Arsul...

Jumat , 01 Oct 2021, 22:38 WIB

Kemenkumham akan Buat Pedoman Pemidanaan Penjara dalam RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham)...

Jumat , 01 Oct 2021, 22:06 WIB

Kemenkumham Sempurnakan 14 Isu Kontroversial dalam RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward...

Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin

Selasa , 07 Sep 2021, 18:49 WIB

'Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Butuh UU Tersendiri'

Kamis , 01 Jul 2021, 04:07 WIB

Pakar: Cabut Pasal Pidana Pengibar Bendera Kusam dari KUHP

Selasa , 15 Jun 2021, 23:27 WIB

Legislator: Pasal Perzinaan di RKUHP Patut Dikaji Hati-hati

Senin , 14 Jun 2021, 20:06 WIB

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang Asas Hukum

Kamis , 27 May 2021, 13:53 WIB

Wamenkumham: Ada Persoalan Ketidakpastian Hukum dalam KUHP

Sejumlah pasal di UU ITE yang disarankan direvisi (ilustrasi)

Selasa , 20 Apr 2021, 15:30 WIB

Pemerintah Sepakat Pasal 27 Ayat 1 UU ITE Perlu Direvisi

Sabtu , 27 Mar 2021, 22:14 WIB

Pemerintah Kembali Buka Ruang Diskusi RUU KUHP

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto

Ahad , 21 Mar 2021, 01:31 WIB

Anggota DPR: Muatan Pasal 27 UU ITE tidak Merujuk KUHP

Sabtu , 06 Mar 2021, 12:53 WIB

Baleg: Pendalaman RKUHP Tunggu Masuk Prolegnas Prioritas

Selasa , 08 Oct 2019, 23:19 WIB

Bamsoet Minta DPR-Pemerintah Serap Aspirasi Soal RUU KUHP

Seorang anak yang terjaring dalam razia pencegahan keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa menangis saat akan dipulangkan di Mapolres Jakarta Utara, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Rabu , 02 Oct 2019, 20:00 WIB

Komnas HAM: Anak-Anak Peserta Demonstrasi tak Perlu Diproses

Kamis , 26 Sep 2019, 21:15 WIB

Polisi Cianjur Tangkap Ratusan Siswa STM Diduga Mau Demo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat diwawancarai wartawan di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Banyak Demo, Mendagri: Stabilitas Politik Dalam Negeri Aman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatalan stabilitas politik dalam negeri sejauh ini aman. Meski ia mengakui ada dinamika di beberapa daerah terkait aspirasi politik masyarakat dalam bentuk demonstasi.Ia menuturkan di era saat ini di era teknologi sudah maju ada cctv dimana-mana. Sehingga mudah untuk mendeteksi pelaku kriminal dan dan tindakan dari kelompok-kelompok tertentu yang berbuat ...

Petugas PPSU membersihkan sampah pascaaksi unjuk rasa mahasiswa menolak Undang-Undang KPK hasil revisi dan rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di kawasan Lapangan Tembak, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Rabu , 25 Sep 2019, 17:07 WIB

Besok, Ribuan Tukang Gigi Demo Tolak RKUHP

Kawasan wisata di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Desa Kutuh kini memiliki sembilan unit usaha, dimana mayoritas merupakan atraksi wisata. Seluruh unit usaha dikelola oleh Badan Usah Manunggal Daerah Adat (BUMDA) yang didirikan tahun 2014.

Sabtu , 21 Sep 2019, 23:15 WIB

Badan Parisiwasta Bali Ajukan Usulan Revisi Pasal RKUHP

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Rabu , 18 Sep 2019, 19:46 WIB

DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RKUHP ke Sidang Paripurna

Ahad , 15 Sep 2019, 06:07 WIB

Polemik Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (GEMAS Sahkan RUU P-KS ) melakukan aksi saat Hari Bebas Berkendaraan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad (28/7/2019).

Rabu , 04 Sep 2019, 02:05 WIB

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disinkronisasi RKUHP

Wakil Ketua Komisi III Arsul Sani di ruangannya, DPR RI, Jakarta, Selasa (22/1).

Kamis , 29 Aug 2019, 11:59 WIB

RKUHP: Penghinaan Presiden Harus Aduan Langsung Presiden

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly

Kamis , 28 Mar 2019, 14:38 WIB

Menkumham: Hukum Pidana Indonesia Warisan Kolonial

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly berjalan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/7).

Rabu , 04 Jul 2018, 18:32 WIB

Yasonna: RKUHP tak Harus Disahkan 17 Agustus 2018

Jumat , 22 Jun 2018, 14:24 WIB

PP Muhammadiyah Berikan Catatan RUU KUHP

Senin , 11 Jun 2018, 11:18 WIB

Delik Korupsi Masuk RKUHP Bisa Hilangkan Dasar Hukum KPK

Sabtu , 09 Jun 2018, 17:20 WIB

MKD Klaim Pembahasan RUU KUHP Libatkan Banyak Pihak

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto

Rabu , 06 Jun 2018, 16:38 WIB

Wiranto Undang KPK Bahas RKUHP

Rabu , 06 Jun 2018, 14:55 WIB

Komisi III: Bukan Hanya KPK yang Menangani Korupsi

Selasa , 05 Jun 2018, 18:00 WIB

ICJR Tawarkan Solusi Amandemen Bertahap

Selasa , 05 Jun 2018, 14:10 WIB

KPK: Kami Sudah Ingatkan Sejak Awal

Selasa , 05 Jun 2018, 00:39 WIB

Alasan KPK Tolak Korupsi Masuk KUHP

Pemerintah Usulkan Rumusan Baru Pasal Penghinaan Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengusulkan rumusan baru terkait pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Undang-undang Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU RKUHP). Jika dalam rumusan sebelumnya, Pemerintah mengusulkan delik umum, namun dalam Rapat Panja RKUHP, Rabu (30/5) malam, pemerintah merumuskan pasal tersebut sebagai delik aduan. Ketua Tim Panja Pemerintah Enny Nurbaningsih mengungkap usulan perubahan tersebut mengikuti dinamika pembahasan...

Usulan pemerintah atas Pasal LGBT di revisi UU KUHP

Rabu , 30 May 2018, 09:25 WIB