#kuhp

Ahad , 22 May 2022, 13:02 WIB

Arsul Sani: Perbuatan Cabul LGBT dan Kumpul Kebo akan Masuk Pidana di RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyebut perbuatan cabul Lesbian Gay Biseksual dan Transjender (LGBT) ada kemungkinan bisa dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Prof Edward Omar Sharif Hiariej.

Jumat , 01 Oct 2021, 22:38 WIB

Kemenkumham akan Buat Pedoman Pemidanaan Penjara dalam RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan menerapkan keadilan restoratif atau restorative justice. Nantinya, pihaknya juga akan membuat pedoman pemidanaan penjara, agar penjatuhan pidana nantinya tak semua berakhir di dalam bui."Dalam titik yang paling ekstrem, kalaupun hakim harus menjatuhkan pidana penjara, maka satu hal yang...

Jumat , 01 Oct 2021, 22:06 WIB

Kemenkumham Sempurnakan 14 Isu Kontroversial dalam RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward...

Selasa , 07 Sep 2021, 18:49 WIB

'Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Butuh UU Tersendiri'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan...

Kamis , 01 Jul 2021, 04:07 WIB

Pakar: Cabut Pasal Pidana Pengibar Bendera Kusam dari KUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar,...

Selasa , 15 Jun 2021, 23:27 WIB

Legislator: Pasal Perzinaan di RKUHP Patut Dikaji Hati-hati

Senin , 14 Jun 2021, 20:06 WIB

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang Asas Hukum

Kamis , 27 May 2021, 13:53 WIB

Wamenkumham: Ada Persoalan Ketidakpastian Hukum dalam KUHP

Sejumlah pasal di UU ITE yang disarankan direvisi (ilustrasi)

Selasa , 20 Apr 2021, 15:30 WIB

Pemerintah Sepakat Pasal 27 Ayat 1 UU ITE Perlu Direvisi

Sabtu , 27 Mar 2021, 22:14 WIB

Pemerintah Kembali Buka Ruang Diskusi RUU KUHP

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto

Ahad , 21 Mar 2021, 01:31 WIB

Anggota DPR: Muatan Pasal 27 UU ITE tidak Merujuk KUHP

Sabtu , 06 Mar 2021, 12:53 WIB

Baleg: Pendalaman RKUHP Tunggu Masuk Prolegnas Prioritas

Selasa , 08 Oct 2019, 23:19 WIB

Bamsoet Minta DPR-Pemerintah Serap Aspirasi Soal RUU KUHP

Seorang anak yang terjaring dalam razia pencegahan keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa menangis saat akan dipulangkan di Mapolres Jakarta Utara, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Rabu , 02 Oct 2019, 20:00 WIB

Komnas HAM: Anak-Anak Peserta Demonstrasi tak Perlu Diproses

Kamis , 26 Sep 2019, 21:15 WIB

Polisi Cianjur Tangkap Ratusan Siswa STM Diduga Mau Demo

Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Medan menaiki pagar gedung saat melakukan aksi unjuk rasa di depan DPRD Sumut di Medan, Sumatra Utara, Selasa (24/9/2019). Aksi mahasiswa tersebut untuk menyampaikan aspirasi menolak revisi UU KPK dan RUU KUHP.

Kamis , 26 Sep 2019, 10:17 WIB

Keliru Tangani Demonstrasi Bisa Berdampak pada Pemerintahan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat diwawancarai wartawan di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Kamis , 26 Sep 2019, 10:06 WIB

Banyak Demo, Mendagri: Stabilitas Politik Dalam Negeri Aman

Kawasan wisata di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Desa Kutuh kini memiliki sembilan unit usaha, dimana mayoritas merupakan atraksi wisata. Seluruh unit usaha dikelola oleh Badan Usah Manunggal Daerah Adat (BUMDA) yang didirikan tahun 2014.

Badan Parisiwasta Bali Ajukan Usulan Revisi Pasal RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, Denpasar -- Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, pada Jumat (20/9) di Jakarta. Tak sekadar mendukung, ia akan segera mengajukan penolakan secara tertulis terhadap sejumlah pasal yang mengganggu kepariwisataan Bali. Wakil...

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Rabu , 18 Sep 2019, 19:46 WIB

DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RKUHP ke Sidang Paripurna

Ahad , 15 Sep 2019, 06:07 WIB

Polemik Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (GEMAS Sahkan RUU P-KS ) melakukan aksi saat Hari Bebas Berkendaraan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad (28/7/2019).

Rabu , 04 Sep 2019, 02:05 WIB

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disinkronisasi RKUHP

Wakil Ketua Komisi III Arsul Sani di ruangannya, DPR RI, Jakarta, Selasa (22/1).

Kamis , 29 Aug 2019, 11:59 WIB

RKUHP: Penghinaan Presiden Harus Aduan Langsung Presiden

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly

Kamis , 28 Mar 2019, 14:38 WIB

Menkumham: Hukum Pidana Indonesia Warisan Kolonial

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly berjalan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/7).

Rabu , 04 Jul 2018, 18:32 WIB

Yasonna: RKUHP tak Harus Disahkan 17 Agustus 2018

Jumat , 22 Jun 2018, 14:24 WIB

PP Muhammadiyah Berikan Catatan RUU KUHP

Senin , 11 Jun 2018, 11:18 WIB

Delik Korupsi Masuk RKUHP Bisa Hilangkan Dasar Hukum KPK

Sabtu , 09 Jun 2018, 17:20 WIB

MKD Klaim Pembahasan RUU KUHP Libatkan Banyak Pihak

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto

Rabu , 06 Jun 2018, 16:38 WIB

Wiranto Undang KPK Bahas RKUHP

Rabu , 06 Jun 2018, 14:55 WIB

Komisi III: Bukan Hanya KPK yang Menangani Korupsi

Selasa , 05 Jun 2018, 18:00 WIB

ICJR Tawarkan Solusi Amandemen Bertahap

Selasa , 05 Jun 2018, 14:10 WIB

KPK: Kami Sudah Ingatkan Sejak Awal

Selasa , 05 Jun 2018, 00:39 WIB

Alasan KPK Tolak Korupsi Masuk KUHP

Usulan pemerintah atas Pasal LGBT di revisi UU KUHP

Kamis , 31 May 2018, 01:27 WIB

Frasa Sesama Jenis dalam Pasal Pencabulan Diusulkan Dihapus

Kamis , 31 May 2018, 00:31 WIB

Pemerintah Usulkan Rumusan Baru Pasal Penghinaan Presiden

Ketua DPR Janjikan KUHP Selesai pada HUT RI Ke-73

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berjanji akan memberikan kado terindah pada perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 mendatang. Kado tersebut berupa disahkannya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selama ini pembahasan RUU KUHP tak kunjung tuntas sejak diajukan pemerintah ke DPR pada 11 Desember 2012. Dikarenakan, sejumlah pasal masih dinilai bermasalah oleh sejumlah fraksi. "Kami melaporkan kepada Presiden...

Selasa , 06 Feb 2018, 19:41 WIB