![Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto (kedua kanan) memberi paparan bersama politisi PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri (kiri), politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lidya Hanifa (kedua kiri) dan DirekturIndo Barometer M. Qodari (kanan) dalam rilis survei kinerja evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi-Amin di Jakarta, Ahad (16/2/2020).](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/200216155705-242.jpg)
Senin , 17 Feb 2020, 00:20 WIB
Bima Arya tak Ingin Omnibus Law Korbankan Nilai Demokrasi
![Upah buruh dan pekerja. ilustrasi](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/upah-buruh-dan-pekerja-ilustrasi-_191104085224-249.jpg)
Ahad , 16 Feb 2020, 16:40 WIB
RUU Cipta Kerja, SPN: PHK Dipermudah, Pesangon tak Jelas
![Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/presiden-konfederasi-serikat-pekerja-indonesia-said-iqbal-_170428164732-354.jpg)
Ahad , 16 Feb 2020, 16:21 WIB
KSPI: RUU Cipta Lapangan Kerja Hilangkan Pesangon
![Wakil Presiden Maruf Amin](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/wakil-presiden-maruf-amin-_200216141605-375.jpg)
Ahad , 16 Feb 2020, 13:22 WIB
Wapres Minta Pembahasan Omnibus Law Terbuka untuk Publik
![Ratna Puspita](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/ratna-puspita-_200123044821-734.jpg)
Jumat , 14 Feb 2020, 15:35 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja atau Cilaka?
![Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/191014162254-936.jpg)
Kamis , 13 Feb 2020, 14:05 WIB
Buruh: Protes RUU Cipta Kerja Bukan untuk Goyang Pemerintah
![Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) didampingi Menteri BPN Sofyan Djalil (kiri), Menkum HAM Yasonna Laoly (kedua kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (ketiga kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyerahkan surat presiden (surpres) tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja kepada pimpinan DPR Puan Maharani (ketiga kanan), Aziz Syamsuddin (kedua kiri) dan Rachmat Gobel (tengah) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/menteri-koordinator-bidang-perekonomian-airlangga-hartarto-kelima-kiri-didampingi-_200212165419-201.jpg)
Rabu , 12 Feb 2020, 17:41 WIB
Pemerintah Janji Sosialisasi Omnibus Law Ciptaker ke Publik
![Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-klhk-siti-nurbaya-bakar-_191213210241-658.jpg)
Rabu , 12 Feb 2020, 17:12 WIB
KLHK Bantah RUU Omnibus Hapus Amdal
![Sejumlah massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2).](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/1581499330-Sejumlah-massa-buruh-melakukan.jpeg)
Rabu , 12 Feb 2020, 16:44 WIB
Temui Demo Buruh, DPR Umbar Janji Ajak Pembahasan Bersama
![Sejumlah massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2).](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/1581499285-Sejumlah-massa-buruh-melakukan.jpeg)
Rabu , 12 Feb 2020, 16:22 WIB
In Picture: Aksi Buruh Tolak Omnibus Law
![Ribuan buruh dari KSPSI melakukan unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen RI, Jalan Gatot Subroto di hari yang sama Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja pada Rabu (12/2).](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/200212141511-384.jpg)
Rabu , 12 Feb 2020, 15:56 WIB
Demo Buruh Iringi Penyerahan Draf Omnibus Law ke DPR
Rabu , 12 Feb 2020, 13:34 WIB
DPR Dijadwalkan Terima Naskah Omnibus Law Cilaka Siang Ini
![Ilustrasi Omnibus Law](https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/ilustrasi-omnibus-law-halal-_200121163404-870.png)
'Draf RUU Omnibus Law yang Beredar Bukan dari Pemerintah'
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pereknonomian mengklarifikasi terkait beredarnya Draft Rancangan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja di berbagai media massa. Menurut Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono, RUU tersebut bisa dipastikan bukan draf resmi dari pemerintah, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Susiwijono menuturkan, draf RUU yang sedang dalam proses finalisasi berjudul Cipta Lapangan Kerja. Sedangkan, draf RUU yang beredar berjudul...