#omnibus-law-halal

Rabu , 14 Oct 2020, 20:50 WIB

Dampak UU Ciptaker, BPJPH: MUI Bukan Subordinat Tapi Mitra

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyebut UU Cipta Kerja tidak menjadikan Majelis Ulama Indonesia sebagai subordinat tetapi menjadi mitra BPJPH dalam Sistem Jaminan Halal. "Berdasarkan regulasi,BPJPH bekerja sama...

Selasa , 06 Oct 2020, 16:41 WIB

BPJPH: UU Cipta Kerja Mempermudah Sertifikasi Halal

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Lutfi Hamid menanggapi pengesahan DPR terhadap RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dia mengatakan, RUU Cipta Kerja memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha untuk menyertifikasi halal produknya. "UU Cipta Kerja itu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan UU itu juga tetap menjaga kehalalan produk yang beredar, yang fatwa halalnya ditentukan oleh...

Jumat , 02 Oct 2020, 15:35 WIB

Legislator: RUU Cipta Kerja Permudah Sertifkasi Halal

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Badan Legsilasi (baleg) DPR M Ali...

Selasa , 25 Aug 2020, 14:01 WIB

Menag: Sertifikasi Halal Lari Kencang Usai RUU Disahkan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Agama Fachrul Razi memberikan tanggapan soal...

Rabu , 12 Aug 2020, 19:37 WIB

MUI Minta DPR Hati-hati Bahas RUU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mendatangi Gedung...

Kamis , 09 Jul 2020, 16:56 WIB

LPPOM MUI: Deklarasi Halal Mandiri tidak Sesuai Mandatori

Rabu , 08 Jul 2020, 20:31 WIB

Halal Watch: Deklarasi Halal Secara Sepihak tidak Dibenarkan

Rabu , 08 Jul 2020, 08:41 WIB

MUI Minta Pengaturan Halal dalam RUU Cipta Kerja Dicabut

Kamis , 11 Jun 2020, 20:10 WIB

Muhammadiyah Beri Tiga Alternatif Penetapan Produk Halal

Kamis , 11 Jun 2020, 19:53 WIB

PBNU Setuju Penetapan Produk Halal tak Dimonopoli Satu Ormas

Ilustrasi Omnibus Law Halal(Republika/Kurnia Fakhrini)

Selasa , 10 Mar 2020, 18:40 WIB

MUI Kritik Omnibus Law Soal Fatwa Halal dari Ormas Islam

Jumat , 21 Feb 2020, 21:00 WIB

Kewenangan Fatwa Halal oleh Banyak Lembaga akan Rancu

Ilustrasi Omnibus Law Halal. Pengaturan sertifikasi halal dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) memungkinkan ormas Islam yang berbadan hukum bisa mengeluarkan sertifikasi halal.

Jumat , 21 Feb 2020, 07:16 WIB

Alasan Politikus PDIP Dukung Aturan Halal dalam Omnibus Law

Wakil Presiden Maruf Amin saat ditemui di sela kunjungan kerja di Lombok Tengah, NTB, Kamis (20/2).

Kamis , 20 Feb 2020, 19:44 WIB

Wapres: Selain Ormas, Perguruan Tinggi Bisa Pemeriksa Halal

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kiri) bersama Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (tengah) Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (kiri) Sekretaris Jendral MUI Anwar Abbas (kedua kanan), Wakil Dewan Pertimbangan MUI Noor Achmad (kanan) saat Rapat Pleno ke-50 di Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Rabu (19/2).

Rabu , 19 Feb 2020, 23:18 WIB

Puan Maharani Ajak Ulama Beri Masukan RUU Omnibus Law

Rabu , 19 Feb 2020, 20:27 WIB

'Pelibatan Ormas dalam Penetapan Fatwa Halal Harus Dibatasi'

Rabu , 19 Feb 2020, 19:50 WIB

Fatwa Halal Ormas Harus Dorong Pertumbuhan UKM

PPP: Sertifikasi Halal Ormas untuk Permudah Usaha Kecil

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menilai baik dengan dilibatkannya organisasi masyarakat (ormas) dalam sertifikasi produk halal yang tertera dalam RUU Cipta Kerja. Hal tersebut dinilai akan memudahkan para pelaku usaha kecil untuk memperoleh sertifikat halal. Sebab, menurutnya saat ini ada banyak usaha kecil yang kesulitan memperoleh sertifikat halal. Sedangkan yang mengeluarkan hal tersebut hanya beberapa...

Rabu , 19 Feb 2020, 12:50 WIB