#pembubaran-ormas

Selasa , 10 Oct 2017, 13:56 WIB

Pimpinan DPR: Masa Pembahasan Perppu Ormas Bisa Diperpanjang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas memang mengharuskan selesai pada akhir masa sidang DPR...

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera

Senin , 09 Oct 2017, 14:26 WIB

Fraksi PKS Usulkan 13 Ormas Ikut Bahas Perppu Ormas di DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebutkan, tiap fraksi dapat mengundang empat perwakilan ke dalam rapat pemahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) organisasi kemasyarakatan (Ormas). Fraksinya mengajukan 15 nama yang dapat dipertimbangkan untuk diundang dalam rapat tersebut."Tiap partai dapat mengundang empat perwakilan dari ormas, pengamat, akademisi, dan pihak...

Kamis , 05 Oct 2017, 16:51 WIB

Tolak Perppu Ormas, PKS Tegaskan tak Bela Ormas Tertentu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli...

Rabu , 04 Oct 2017, 14:43 WIB

Fraksi PAN Cenderung akan Tolak Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN),...

Rabu , 04 Oct 2017, 14:03 WIB

Ini Catatan Fraksi PPP Jika Nantinya Menerima Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI dari...

Rabu , 04 Oct 2017, 13:59 WIB

Fraksi Golkar Tegaskan Dukung Perppu Ormas

Rabu , 04 Oct 2017, 13:56 WIB

Fraksi PAN: Pemerintah Serius Nggak Sih Bahas Perppu Ormas?

[ilustrasi] Pengunjuk rasa dari sejumlah ormas Islam melakukan aksi di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Selasa (18/7). Aksi itu untuk menolak Perppu Ormas.

Rabu , 04 Oct 2017, 13:49 WIB

Dua Menteri Absen, Rapat Perppu Ormas di DPR Diwarnai Protes

Massa dari Perempuan Peduli Indonesia menggelar aksi mendukung pengesahan Perppu Ormas di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/7).

Kamis , 07 Sep 2017, 13:50 WIB

DPR Memulai Pembahasan Menolak atau Menerima Perppu Ormas

Kamis , 31 Aug 2017, 17:28 WIB

Perppu Ormas Segera Dibahas Komisi II DPR

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membacakan keterangan saat sidang Judicial Review atas Perppu Ormas di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/8).

Rabu , 30 Aug 2017, 20:19 WIB

Tjahjo: Pemohon tak Punya Kedudukan Hukum Gugat Perppu Ormas

Selasa , 22 Aug 2017, 22:00 WIB

Sejumlah Ormas Perbaiki Permohonan Uji Materi Perppu Ormas

Selasa , 22 Aug 2017, 08:45 WIB

Mahfud Pertanyakan Perppu Jadi Jalan Pintas Bubarkan Ormas

Senin , 21 Aug 2017, 17:31 WIB

Mendagri Kantongi Sejumlah Ormas yang Bakal Dibubarkan

Jumat , 11 Aug 2017, 19:53 WIB

Relawan: Presiden Jokowi Tegas, Tapi Bukan Diktator

Jumat , 11 Aug 2017, 02:30 WIB

Wapres JK: Perppu Ormas Bukan Berarti Pemerintah Diktator

Menko Polhukam Wiranto (tengah) memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7). Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kamis , 10 Aug 2017, 08:36 WIB

Mendagri: Ada Ormas Lain yang akan Dibubarkan Selain HTI

Ansor Surabaya Ajak Eks HTI Bergabung ke NU

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya siap mengajak para anggota eks Hizbut Tahrir Indonesia bergabung dengan Nahdlatul Ulama (NU). "Kami akan rangkul mereka dan mengajaknya bergabung, kemudian diberi bekal serta ilmu sesuai Islam dan cinta Tanah Air," ujar Ketua PC GP Ansor Kota Surabaya HM. Faridz Afif kepada wartawan di Surabaya, Jumat. Menurut dia, langkah yang harus...

Kamis , 03 Aug 2017, 21:13 WIB

UKP-PIP: Perppu Ormas untuk Melindungi Keutuhan Nasional

Kamis , 03 Aug 2017, 20:14 WIB

HNW: HTI Bukan Lumbung Suara PKS

Warga melintas di depan Kantor DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Kamis , 03 Aug 2017, 04:02 WIB

Dosen Anggota HTI Diminta Isi Surat Pernyataan

Rabu , 02 Aug 2017, 19:24 WIB

HTI Dorong Fraksi-Fraksi DPR Tolak Perppu Ormas

Selasa , 01 Aug 2017, 15:03 WIB

Disarankan Jimly Agar Gabung Yusril, Ini Jawaban HTI

Senin , 31 Jul 2017, 21:13 WIB

HNW: Perppu Ormas Dapat Diujimaterikan

Senin , 31 Jul 2017, 15:07 WIB

Presiden PKS: Penilaian Ormas Radikal Subjektif Pemerintah

Ahad , 30 Jul 2017, 15:44 WIB

Menristek: Dosen Terlibat HTI Diberi Sanksi

Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault.

Jumat , 28 Jul 2017, 14:35 WIB

Penangguhan Anggaran Pramuka Dinilai tak Tepat

Jumat , 28 Jul 2017, 10:38 WIB

Ketua MPR: Perppu Ormas Jangan Melebar Terlalu Jauh

Kamis , 27 Jul 2017, 20:12 WIB

Tjahjo: Perda Ormas untuk Awasi Ormas Radikal

Kamis , 27 Jul 2017, 18:53 WIB

PKB: Jika Bertentangan Demokrasi, Perppu Ormas Harus Diganti

Kamis , 27 Jul 2017, 18:41 WIB

Cak Imin Minta Masyarakat Rangkul HTI

Kamis , 27 Jul 2017, 18:23 WIB

Din: Perppu Ormas Sangat Tendensius

Kamis , 27 Jul 2017, 17:51 WIB

'Pembersihan PNS Eks Anggota HTI Mestinya tidak Dilakukan'

Kamis , 27 Jul 2017, 17:17 WIB

CDCC: Perppu Ormas Bertentangan dengan UUD 1945

Saksi-Saksi Yehuwa Dipersoalkan, Ini Kata Romo Benny

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu sekte dari agama Nasrani, Saksi-Saksi Yehuwa (SSY) menjadi sorotan setelah Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan pemerintah dengan Perppu Nomor 2 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) karena dianggap bertentangan dengan ideologi negara. Menanggapi isu itu, Mantan Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Romo Benny percaya terhadap pemerintah. Menurutnya, negara tidak...

Kamis , 27 Jul 2017, 12:54 WIB