#pemerintahan-jokowi

Selasa , 16 Feb 2016, 15:56 WIB

Ini Saran Mahfud Soal Kewenangan Penyadapan KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyarankan agar penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai standar ketetapan aturan yang baku dalam pelaksanaannya. "Khusus penyadapan, memang harus...

Selasa , 16 Feb 2016, 15:47 WIB

Pimpinan KPK Berharap Bisa Bahas Revisi UU KPK dengan Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berharap bisa membahas masalah revisi UU No 30 Tahun 2002 dengan Presiden Joko Widodo. KPK telah meminta waktu untuk bertemu Presiden usai kunjungan kerja ke Amerika Serikat. "Kami ini sudah minta waktu (bertemu Presiden Joko Widodo) pada saat pelantikan gubernur kemarin. Kami dijadwalkan segera bertemu dengan Presiden setelah beliau pulang dari Amerika," kata...

Selasa , 16 Feb 2016, 15:30 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil dan KPK Sepakat Tolak Revisi UU KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gelombang penolakan Revisi Undang-Undang Nomor 30...

Senin , 15 Feb 2016, 01:01 WIB

Ini 4 Point Revisi UU Nomor 30/ 2002 yang Berpotensi Lemahkan KPK

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas...

Jumat , 12 Feb 2016, 16:06 WIB

JK: Poin-Poin Revisi UU KPK tak Perlu Dikhawatirkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, poin-poin...

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz, Achmad Dimyati Natakusumah( kiri)

Jumat , 12 Feb 2016, 15:27 WIB

PPP Ikut Presiden Soal Revisi UU KPK

Jumat , 12 Feb 2016, 15:24 WIB

Tolak Revisi UU, Demokrat: Negara Masih Butuh KPK

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyerahkan petisi penolakan revisi UU KPK ke Badan Legislasi DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/2). (Republika/Wihdan)

Jumat , 12 Feb 2016, 13:58 WIB

'Usulan Revisi UU KPK Salah Kaprah'

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menunjukkan petisi dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi yang menolak revisi UU KPK dalam rapat pleno kelanjutan revisi UU KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/2). (Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Rabu , 10 Feb 2016, 20:59 WIB

In Picture: Ditolak Gerindra, Baleg DPR Setujui Revisi UU KPK

Jubir Kepresidenan Johan Budi memberikan pemaparannya dalam diskusi Revisi UU KPK dan Pertaruhan Modal Politik Jokowi di Jakarta, Senin (8/2).(Republika/Raisan Al Farisi)

Senin , 08 Feb 2016, 19:04 WIB

In Picture: Diskusi Hasil Survei Terhadap Revisi UU KPK

Senin , 08 Feb 2016, 18:16 WIB

Legislator PDIP: Revisi UU Jangan Jadi Bola Liar

Senin , 08 Feb 2016, 17:36 WIB

Politikus PDIP Sebut Semua Parpol Ingin Kuatkan KPK

Senin , 08 Feb 2016, 17:31 WIB

Survei: Masyarakat Nilai Revisi UU akan Melemahkan KPK

Senin , 08 Feb 2016, 17:23 WIB

Bambang Widjojanto Tantang DPR Buka Draf Revisi UU KPK

Senin , 08 Feb 2016, 16:09 WIB

Johan Budi Pertanyakan Draf Revisi UU KPK

Buruh menggelar aksi menolak pemutusan hubungan kerja (ilustrasi)

Kamis , 04 Feb 2016, 06:59 WIB

Gerindra: Katanya Ekonomi Meroket, Tapi PHK Dimana-mana

Rabu , 03 Feb 2016, 19:41 WIB

'Pemerintah Jangan Buka Peluang Bagi DPR Untuk Bahas Revisi UU KPK'

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas membahas aturan cuti bagi jajaran pejabat negara di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1).

Tahun Gaduh Kerja Jokowi-JK

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: M. Arief Rosyid Hasan (Amanna Gappa Institute / Ketum PB HMI 2013-2015)Dalam sidang kabinet paripurna pertama tahun 2016 oleh Presiden Jokowi ditekankan slogan "Percepatan Kerja" sebagai pengganti "Ayo Kerja". Seperti slogan sebelumnya, tentu kita tidak berharap hal itu hanya menjadi lip service. Harapannya tentu saja harus ada hal yang terukur dari komitmen tersebut.Budaya kerja cepat tentu harus...

Sabtu , 09 Jan 2016, 17:37 WIB

Ketua PAN Minta Pemerintahan Jokowi tak Lagi Gaduh

Presiden Jokowi diapit Wapres Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Luhut Panjaitan.

Kamis , 31 Dec 2015, 05:15 WIB

Lupa Komitmen Koalisi Tanpa Syarat Picu Kegaduhan Poltik

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10).

Selasa , 29 Dec 2015, 18:50 WIB

Pemerintahan Jokowi Dinilai Lebih Berpihak pada Kepentingan Industri Rokok

Setahun pemerintahan Jokowi-JK (Karikatur Daan)

Sabtu , 19 Dec 2015, 14:43 WIB

KADIN: Kebijakan Pemerintahan Jokowi Masih Tumpang Tindih

Direktur Advokasi Pukat UGM, Oce Madril.

Kamis , 17 Dec 2015, 15:38 WIB

Pukat UGM: Revisi UU KPK Hanya Melucuti Kewenangan KPK

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil.

Jumat , 11 Dec 2015, 00:41 WIB

Revisi UU KPK Diharapkan Jadi Inisiatif Pemerintah

Senin , 07 Dec 2015, 16:02 WIB

Demokrat Tagih Janji Jokowi Perkuat KPK

Menkumham Yasonna H Laoly meninggalkan ruangan setelah rakor pembahasan RUU Prioritas Prolegnas 2016 dengan Baleg DPR ditunda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Kamis , 03 Dec 2015, 21:17 WIB

Menkumham: Revisi UU KPK Belum Masuk Prolegnas 2015

Rabu , 02 Dec 2015, 14:50 WIB

Fahri: Jokowi dan JK Beda Pendapat Soal Revisi UU KPK

Rabu , 02 Dec 2015, 13:05 WIB

Presiden Jokowi: Revisi UU Nomor 30/ 2012 untuk Perkuat KPK

Selasa , 01 Dec 2015, 19:36 WIB

DPR: Revisi UU KPK Terbatas Hanya 5 Poin

PLT Ketua KPK, Johan budi (kedua kanan) memberikan keterangan kepada media saat gelar barang bukti uang Dolar Singapura hasil Opersi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/10).

Senin , 30 Nov 2015, 19:16 WIB

Pimpinan KPK Terkejut DPR Lanjutkan Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie

Jumat , 27 Nov 2015, 02:39 WIB

Golkar: KMP adalah Sahabat Sejati Pemerintah

Almuzzammil Yusuf - Ketua Bidang Polhukam DPP PKS

Selasa , 24 Nov 2015, 21:05 WIB

Legislator PKS: Jokowi-JK Belum Kompak

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Ahad , 15 Nov 2015, 17:12 WIB

Yasonna dan Prasetyo Pantas Dicopot

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani berbicara dalam hasil survey

Ahad , 15 Nov 2015, 15:36 WIB

Ini Menteri Kinerja Terbaik dan Terburuk Versi Survei Setara Institute

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY: Saya Sekarang Penumpang, Pak Jokowi Nahkodanya

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung pemerintah Jokowi, agar bisa mewujudkan Indonesia yang lebih makmur dan damai. Hal tersebut disampaikan (SBY) saat beramah tamah dengan perwakilan masyarakat Indonesia di KBRI London, pada Rabu (11/11) malam. SBY mengatakan saat ini ia hanya penumpang sama seperti masyarakat Indonesia yang ada Inggris.. "Sekarang saya hanya...

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (tengah) dan Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki (kiri), menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/10).

Jumat , 06 Nov 2015, 08:28 WIB