REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo memperkuat kabinetnya, menyikapi beredarnya wacana perombakan kabinet kedua di pemerintahan Jokowi-JK.

"Perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Namun kami sampaikan bahwa presiden harus memiliki tim yang kuat, diisi oleh ahli di bidangnya dan tidak memiliki beban politik," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (5/11).

Menurut Fadli, apabila kabinet kuat maka bisa membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak ada kesan presiden bekerja sendirian. "Saat kami menyampaikan itu, beliau (Presiden Jokowi) hanya mengangguk saja. Saya hanya memberikan masukan," ujarnya.

Wakil Ketua Partai Gerindra itu mengatakan, saat pertemuan itu tidak spesifik dibicarakan bidang atau menteri mana yang harus diganti. Menurut dia, pertemuan dengan Presiden itu berbicara mengenai kinerja dan target yang ingin dicapai pemerintahan.

"Kami tidak membahas soal partai politik dan orang perorang. Kami ingin target pemerintahan tercapai sehingga diperlukan orang yang profesional," katanya.

Dia menegaskan, terkait kepentingan nasional, tidak ada istilah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau Koalisi Merah Putih (KMP). Menurut dia, urusan kepentingan nasional semuanya harus bersatu dan tanpa ada sekat-sekat politik.

"Namun saya tegaskan bahwa sikap Gerindra tegas berada di luar pemerintahan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika