#penyadapan-kpk

Selasa , 06 Oct 2015, 21:24 WIB

Anggota DPR Usulkan Revisi UU KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Padahal, rencana revisi UU KPK ini sudah pernah ditolak oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu...

Indriyanto Seno Adji Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI)

Selasa , 06 Oct 2015, 21:09 WIB

Indriyanto: Revisi UU KPK Belum Waktunya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menilai, revisi Undang-Undang KPK belum perlu dilakukan. KPK meminta agar rencana revisi ini sebaiknya ditunda. "Perubahan UU KPK untuk saat ini belum waktunya," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (6/10). Menurutnya, revisi UU KPK untuk saat ini hanya akan menyebabkan situasi menjadi tidak kondusif. Selain berdampak terhadap eksistensi...

Selasa , 06 Oct 2015, 21:06 WIB

Kemenkumham Belum Bersikap Terkait Revisi UU KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan revisi...

Selasa , 06 Oct 2015, 20:48 WIB

PAN: Revisi UU KPK tidak Mendesak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg), Totok...

Selasa , 06 Oct 2015, 20:41 WIB

KPK Tolak Usulan Revisi UU Penindakan dan Pencegahan Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak usulan...

Selasa , 06 Oct 2015, 20:23 WIB

Draf Revisi UU KPK, Umur KPK 12 Tahun

Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara (kiri) bersalaman bersama PLT Ketua KPK, Johan Budi (kanan) setelah melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/10). (Republika/Raisan Al Farisi)

Selasa , 06 Oct 2015, 15:30 WIB

In Picture: KPK Perpanjang Kerja Sama Penyadapan dengan Kemenkominfo

Selasa , 25 Aug 2015, 18:23 WIB

Pansel KPK Cecar Johan Budi dengan Isu Penyadapan

Presiden Joko Widodo berjalan menuju ruangan rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6).

Jumat , 26 Jun 2015, 21:42 WIB

Komitmen Antikorupsi Pemerintahan Jokowi Dipertanyakan

Jumat , 26 Jun 2015, 20:34 WIB

Pansel: KPK Lemah Jika Pemerintah dan DPR Lemah

Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji (kanan).

Jumat , 26 Jun 2015, 17:10 WIB

Kekhawatiran Penyadapan yang Dilakukan KPK tak Beralasan

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Chudry Sitompul.

Kamis , 25 Jun 2015, 22:24 WIB

Revisi UU KPK Sebagai Bukti Ketakutan Para Koruptor

Kamis , 25 Jun 2015, 14:22 WIB

Pengamat: Kewenangan Penetapan Tersangka oleh KPK Layak Direvisi

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman

Rabu , 24 Jun 2015, 23:46 WIB

DPD: Prinsip Revisi UU KPK Tetap Pemberantasan Korupsi

Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

Rabu , 24 Jun 2015, 22:38 WIB

Ruhut: Revisi UU tidak Boleh Melemahkan KPK

Rabu , 24 Jun 2015, 22:09 WIB

Irman: Penyadapan KPK Harus Sesuai Koridor

Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja membahas persiapan jelang bulan Puasa dan Idul Fitri di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/5).

Rabu , 24 Jun 2015, 21:21 WIB

Kerap Beda Pendapat, Jokowi tak Cocok dengan Menterinya

Komisi III: KPK Butuh Dukungan Legislasi yang Lebih Baik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengatakan bila dilihat dari segi kebutuhan hukum, Undang-Undang (UU) KPK memang layak direvisi. Keinginan revisi tersebut, lanjutnya, juga disampaikan oleh pimpinan KPK ketika melangsungkan rapat kerja (Raker) dengan DPR. "UU KPK dari sisi pengaturan yang lebih baik, memang harus direvisi. Pimpinan KPK sendiri, dalam raker menyampaikan, mereka membutuhkan dukungan legislasi yang lebih baik,"...