#perpanjangan-jabatan-presiden

Aparatur desa atau anggota asosiasi pengurus desa seluruh Indonesia (Apdesi). Apdesi belakangan disorot publik atas aspirasi mereka mendukung Jokowi menjabat presiden tiga periode. (ilustrasi)

Kamis , 31 Mar 2022, 12:38 WIB

PKS: Aspirasi Jokowi Tiga Periode Apdesi adalah Manuver Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nabil Ahmad Fauzi menyayangkan adanya deklarasi perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo yang dilontarkan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia...

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait isu di tengah masyarakat yang sedang hangat membahas tiga periode Rabu (30/3/2022).

Rabu , 30 Mar 2022, 20:50 WIB

Tanggapi Isu Tiga Periode, Presiden Jokowi: Semua Pihak Harus Taat Konstitusi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu yang terus berkembang di tengah masyarakat mengenai penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut Jokowi, semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya seusai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3/2022). "Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya...

Rabu , 30 Mar 2022, 17:36 WIB

Apdesi yang Sah Ternyata Bantah Beri Dukungan Jokowi Tiga Periode

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mimi Kartika, Amri Amrullah, Dessy Suciati Saputri,...

Jumat , 18 Mar 2022, 18:05 WIB

Wacana Penundaan Pemilu Bentuk Pengkhianatan Reformasi

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Pengamat politik Universitas Jember (Unej), Dr...

Jumat , 18 Mar 2022, 09:06 WIB

GPMI Kritik Usulan Jabatan Presiden Diperpanjang Saat Ekonomi Rakyat Sedang Sulit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usulan pengunduran Pemilu 2024 maupun perpanjangan...

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, penundaan pemilu menimbulkan ancaman demokrasi tak hanya dalam praktik perpanjangan masa jabatan, tetapi penyelenggaraan Pemilu tanpa adanya regenerasi pemimpin.

Rabu , 16 Mar 2022, 16:18 WIB

Jimly: Banyak Negara Berdarah-darah Menerapkan Tiga Periode

Sabtu , 12 Mar 2022, 20:40 WIB

Mengedit Perpanjangan Jabatan, Mengedit Konstitusi

Sabtu , 05 Mar 2022, 12:58 WIB

Denny JA: Penundaan Pemilu akan Membuat Rakyat Melawan

Sabtu , 05 Mar 2022, 08:43 WIB

Infografis Para Pendukung Penundaan Pemilu 2024

Selasa , 01 Mar 2022, 09:54 WIB

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Ilustrasi pemilihan umum. Wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 yang digulirkan justru tidak menguntungkan bagi Indonesia.

Senin , 28 Feb 2022, 10:29 WIB

DPD Respons Pernyataan Ketua Umum PBNU Soal Penundaan Pemilu

Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto memaparkan hasil survei mereka, Ahad (27/2/2022).

Ahad , 27 Feb 2022, 17:02 WIB

Capres Parpol tak Laku, Isu Perpanjangan Jabatan Presiden Digulirkan

Jumat , 25 Feb 2022, 13:20 WIB

Waketum Golkar: Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Harus Libatkan Semua Parpol

Kamis , 24 Feb 2022, 23:13 WIB

Menjawab Dahlan Iskan

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan dalam survei terbaru yang dilakukan Indikator pada Desmeber 2021, diketahui jumlah orang yang setuju penambahan masa jabatan presiden mengalami penambahan.

Selasa , 11 Jan 2022, 17:45 WIB

Orang yang Setuju Jabatan Presiden Tiga Periode Meningkat

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia pada Senin (10/1/2022) mengungkapkan keinginan pelaku usaha agar pemilu 2024 diundur dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.

Selasa , 11 Jan 2022, 17:13 WIB

Ketika Moeldoko Hingga Puan Kompak Tanyakan Alasan Bahlil Soal Pemilu 2024 Diundur

Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022 di Jakarta, Senin (3/1/2022). Menurut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kalangan pengusaha menginginkan pemerintahan Jokowi sampai 2027.

Senin , 10 Jan 2022, 18:41 WIB

Pengusaha Via Bahlil Ingin Jokowi Sampai 2027, Menurut UUD Inkonstitusional

Azyumardi Azra mengatakan, rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terbatas seperti membuka kotak pandora.

Amendemen UUD tak Terbatas tak Sehat Bagi Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof Azyumardi Azra, mengatakan, rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terbatas seperti membuka kotak pandora. Meskipun amendemen disebut hanya sebatas memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ke UUD, tetapi berpotensi ada pasal-pasal lain yang diubah yang tidak sehat bagi demokrasi di Tanah Air."Termasuk juga misalnya memperpanjang masa jabatan presiden...