#perppu-pilkada

Rabu , 21 Jan 2015, 20:56 WIB

Perludem: Revisi UU Pilkada Sebaiknya Hanya Ubah Jadwal Pilkada Serentak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan revisi UU Pilkada hanya sebatas perubahan jadwal pilkada. Mengingat waktu revisi sangat singkat sementara tahapan Pilkada harus segera digelar."Banyak...

Rabu , 21 Jan 2015, 20:53 WIB

Pilkada Bandung Terancam Molor

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bandung masih belum menemukan titik terang. Sebab meskipun Perppu nomor 1 tahun 2014 telah disahkan, namun pengesahan Perppu tersebut akhirnya membuat pelaksanaan Pilkada yang rencananya akan dilaksanakan tahun ini, terancam molor."Perpu sudah disahkan, tentu saja jadi rujukan, tapi untuk menggelar Pilkada tidak hanya mengacu pada Perpu karena masih general," kata Ketua KPU Kabupaten...

Rabu , 21 Jan 2015, 19:59 WIB

Revisi UU Pilkada, PDIP akan Ajukan 30 Poin Perubahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR sepakat melakukan revisi terbatas setelah...

Rabu , 21 Jan 2015, 19:25 WIB

Demokrat Nilai Perppu Pilkada tak Perlu Direvisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat DPR RI menilai...

Rabu , 21 Jan 2015, 19:08 WIB

Ini 9 Poin Revisi UU Pilkada Baru yang Diajukan PKS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)...

Rabu , 21 Jan 2015, 18:08 WIB

DPR akan Perpendek Tahapan Pilkada

Presiden SBY tanda tangani Perppu Pilkada langsung.

Rabu , 21 Jan 2015, 17:22 WIB

SBY Persilakan UU Pilkada Direvisi

Hasil survei Lingkaran Survey Indonesia (LSI) menunjukkan masyarakat mayoritas mendukung Perppu Pilkada langsung di Jakarta, Kamis (2/10).

Rabu , 21 Jan 2015, 16:25 WIB

Revisi UU Pilkada Jangan Mengubah Hal Fundamental

Penggunaan SIDALIH untuk Pilkada. Layar monitor menunjuan sistem informasi data pemilih KPU saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (20/1). (Republika/ Wihdan)

Rabu , 21 Jan 2015, 11:21 WIB

Pilkada Bandung Terancam Molor

Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

Rabu , 21 Jan 2015, 10:38 WIB

Perppu Pilkada Disahkan, Ini Komentar Demokrat

Selasa , 20 Jan 2015, 19:06 WIB

Pengesahan Perppu Pilkada, Lampu Merah Bagi Parpol yang Berkonflik

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan RUU tentang pemilihan kepada daerah dan pemerintahan daerah kepada Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto dalam rapat paripruna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/1). (Republika/Agung Supriyanto)

Selasa , 20 Jan 2015, 19:01 WIB

In Picture: Paripurna DPR Sahkan Perppu Jadi UU Pilkada

Selasa , 20 Jan 2015, 18:52 WIB

Perppu Pilkada Disetujui, PDIP: Semua Kembali ke Jalan yang Benar

Selasa , 20 Jan 2015, 17:00 WIB

Mendagri Minta DPR Undang KPU Sebelum Revisi UU Pilkada

Ketua DPR Setya Novanto (tengah) didampingi para Wakil Ketua DPR dari kiri Fadli Zon, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan, memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).(Antara/Andika Wahyu)

Selasa , 20 Jan 2015, 16:16 WIB

Ini Catatan dari Fraksi DPR Terkait Perppu Pilkada

Selasa , 20 Jan 2015, 15:48 WIB

Demokrat Izinkan Perppu Pilkada Direvisi Setelah Diundangkan

Selasa , 20 Jan 2015, 14:59 WIB

Irman Berharap DPR Segera Lakukan Perbaikan Perppu Pilkada

Aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan unjuk rasa menolak RUU Pilkada tidak langsung di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/9). (Republika/ Wihdan).

DPR Setujui Perppu Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 1 tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu No 2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang melalui rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yang memimpin rapat paripurna mengetukkan palu tanda disetujuinya dua Perppu tersebut setelah seluruh anggota DPR RI yang...

Selasa , 20 Jan 2015, 12:51 WIB

Baru Disahkan, Perppu Pilkada akan Segera Direvisi

Selasa , 20 Jan 2015, 12:08 WIB

DPR Sahkan Perppu Pilkada

Selasa , 20 Jan 2015, 10:23 WIB

PKS Setuju Pilkada Langsung dengan Revisi Perppu

Selasa , 20 Jan 2015, 08:30 WIB

DPR Targetkan Revisi UU Pilkada Selesai Bulan Depan

Selasa , 20 Jan 2015, 07:45 WIB

Mendagri: Perppu Diterima DPR, KPU Bisa Mulai Tahapan Pilkada

Senin , 19 Jan 2015, 23:14 WIB

Komisi II Setujui Perppu Pilkada Jadi Undang-Undang

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pernyataan pers tentang kebijakan dan agenda prioritas Kemendagri pada tahun 2015 dan 2016 di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/1)

Ahad , 18 Jan 2015, 17:59 WIB

Tunggu Keputusan Perppu Pilkada, Mendagri Siapkan 16 Plt

Sabtu , 17 Jan 2015, 06:30 WIB

Gerindra Nilai Perppu Pilkada Banyak Persoalan

Jumat , 16 Jan 2015, 19:20 WIB

DPR dan Pemerintah Sepakat Paripurnakan Perppu Pilkada

Kamis , 15 Jan 2015, 10:00 WIB

KPU tak Dilibatkan dalam Pembahasan Awal Perppu Pilkada

Aksi unjuk rasa menuntut pilkada langsung di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10).(Republika/Agung Supriyanto)

Kamis , 15 Jan 2015, 09:57 WIB

Perppu Pilkada Mulai Dibahas Malam Ini

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva (kanan) menyalami hakim konstitusi Suhartoyo.

Rabu , 14 Jan 2015, 16:18 WIB

Hamdan Zoelva: Jika Perppu Pilkada Diterima, Pelaksanaannya Bermasalah

Rabu , 14 Jan 2015, 13:47 WIB

Pengamat: DPR Dipastikan Terima Perppu Pilkada

Selasa , 13 Jan 2015, 11:24 WIB

Bawaslu Diusulkan Jadi Badan Penyelesaian Sengketa Pemilu

Selasa , 13 Jan 2015, 10:36 WIB

Bawaslu: Idealnya Sengketa Pilkada Ditangani Bawaslu

Senin , 12 Jan 2015, 17:17 WIB

DPR Segera Bahas Perppu Pilkada

Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) tengah memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna membahas Perppu Pilkada di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

MA Temui KPU, Ada Apa?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang pembahasan Perppu Nomor 1/2014 tentang Pilkada Langsung di DPR pekan depan, Mahkamah Agung (MA) menemui Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (9/1). Dalam perppu, MA ditunjuk sebagai pihak yang berwenang menangani sengketa pilkada. "Yang menjadi pokok pembahasan tadi adalah soal pilkada 2015 berkaitan dengan sengketa, yang di dalam perppu ada keterlibatan MA dan Pengadilan Tinggi di bawahnya....

Rabu , 07 Jan 2015, 12:32 WIB