#perppu-pilkada

Pakar hukum Unpar Asep Warlan Yusuf (kanan).

Rabu , 05 Aug 2015, 13:47 WIB

Perppu Dinilai Mengganggu Jalannya Pilkada Serentak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tujuh daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah membuat pemerintah latah menerbitkan Perppu Pilkada. Rancangan Perppu pun sedang dalam pembahasan. Meski begitu,...

Rabu , 05 Aug 2015, 12:43 WIB

PDIP: Kita Lihat Apa yang akan Dilakukan Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai Indonesia mengalami kekosongan norma hukum terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2015 yang masih menyisakan masalah hingga saat ini.Ia mengatakan Pilkada Serentak pada Desember 2015 sejatinya sudah menjadi agenda nasional yang harus didukung pelaksanaannya agar sukses. Namun, ketika dalam prosesnya menyisakan persoalan termasuk masih adanya tujuh daerah dengan bakal...

Rabu , 05 Aug 2015, 11:34 WIB

Ketua DPR Sarankan Pilkada Dengan Calon Tunggal Ditunda

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua DPR RI Setya Novanto menyarankan...

Rabu , 05 Aug 2015, 11:17 WIB

'Perppu Pilkada Hanya Jadi Kompromi Politik'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah mengeluarkan Perppu dalam menentukan nasib...

Rabu , 05 Aug 2015, 11:02 WIB

Soal Calon Tunggal Pilkada, Kok Presiden yang Tangung Jawab

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah belum bisa memutuskan nasib para...

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (tengah) didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Ketua KPU Husni Kamil Manik (kanan) memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kabinet terbatas yang membahas soal pilkada serentak di Kantor Kepresidenan, Jak

Rabu , 05 Aug 2015, 10:05 WIB

Jokowi tak Sarankan Perppu Calon Tunggal

Selasa , 04 Aug 2015, 13:45 WIB

Menko Polhukam: Draf Perppu Calon Tunggal Sudah Disiapkan

Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Samsudin (kiri)

Senin , 03 Aug 2015, 20:16 WIB

Demokrat Desak Pemerintah Keluarkan Perppu Pilkada

Ahad , 02 Aug 2015, 19:39 WIB

KPU Persilakan Pemerintah Keluarkan Perppu

Ahad , 02 Aug 2015, 16:34 WIB

DPR: Perppu Jadi Alternatif Pertama Pilkada Serentak

Kamis , 30 Jul 2015, 16:00 WIB

Komisi II: Perppu Calon Tunggal Bukan Jalan Keluar

Rabu , 29 Jul 2015, 17:55 WIB

JK: Golkar tak Ikut 50 Pilkada

Rabu , 29 Jul 2015, 17:07 WIB

KPU Sumut Tolak Satu dari Lima Kepala Daerah Usungan PPP

Selasa , 28 Jul 2015, 16:10 WIB

PDIP Prediksi Ada Tiga Pesaing Risma di Pilkada Surabaya

(dari kiri) Ketua Umum Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, dan Ketua Umum Golkar Munas Ancol Agung Laksono saat pertemuan islah di Jakarta, Sabtu (11/7). (Republika/Wihdan)

Selasa , 28 Jul 2015, 15:45 WIB

Tak Ada Rekomendasi Tim 10, KPU Diminta Tolak Calon Kepala Daerah Golkar

Pekerja mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/4).

Jumat , 10 Apr 2015, 19:07 WIB

Pilkada Sebentar Lagi, 14 Daerah Belum Laporkan Anggaran

Jurnalis mengabadikan gambar saat rilis hasil temuan dan Analisis Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

Sabtu , 07 Mar 2015, 18:25 WIB

Dilakukan Serentak, tak Jamin Pilkada Demokratis dan Berkualitas

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membacakan tanggapan pemerintah dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (17/2). (Republika/Wihdan)

Pemerintah Didesak Buat Aturan Dana Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Anggaran Politik dari Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan Pemerintah harus segera membuat landasan hukum bagi daerah yang belum menganggarkan dana pilkada serentak mengingat tahapan pilkada semakin dekat."Pemerintah harus segera menerbitkan payung hukum bagi daerah yang akan pilkada Desember 2015 namun belum menganggarkannya dalam APBD. Kalau tidak, maka pilkada tidak bisa diselenggarakan,"...

Sabtu , 21 Feb 2015, 06:36 WIB

268 Daerah Ikut Pilkada Serentak Gelombang Pertama

Sebelum akhirnya diputuskan sejumlah partai melakukan lobi terkait RUU Pilkada dalam paripurna DPR, Kamis malam (25/9).

Sabtu , 21 Feb 2015, 06:01 WIB

KPU Minta Kemendagri Jadi Jembatan Solusi Soal Anggaran Pilkada

Senin , 16 Feb 2015, 19:47 WIB

Pemerintah dan DPR Setuju Pilkada Serentak 2015

Kamis , 12 Feb 2015, 15:03 WIB

KPU Siap Laksanakan Pilkada Serentak di 2015, Tapi

Kamis , 12 Feb 2015, 14:59 WIB

Mendagri: Pilkada 2015 Bergantung Kesiapan KPU

Rabu , 11 Feb 2015, 21:16 WIB

Pilkada Serentak Baru Bisa Digelar pada 2016

Rabu , 11 Feb 2015, 16:10 WIB

KPU: Uji Publik Calon Kepala Daerah tak Perlu Dihapus

Selasa , 10 Feb 2015, 20:50 WIB

Survey: Mayoritas Publik tak Ingin Banyak Plt Pejabat

Selasa , 10 Feb 2015, 18:38 WIB

Kemendagri Usulkan Pilkada Dilaksanakan 2015 Hingga 2020

Peneliti Lingkaran survey indonesia (LSI) Deni Arum, Fitri Hari berbicara saat merilis hasil temuan dan Analisis

Selasa , 10 Feb 2015, 16:28 WIB

Survei LSI Denny JA, Publik Inginkan Pilkada Satu Putaran

Selasa , 10 Feb 2015, 15:09 WIB

Senada dengan PDIP, Jokowi Minta Pilkada Serentak Digelar 2015

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria.

Senin , 09 Feb 2015, 23:10 WIB

Jelang Reses, Revisi UU Pilkada Masih Alot

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pernyataan pers tentang kebijakan dan agenda prioritas Kemendagri pada tahun 2015 dan 2016 di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/1)

Sabtu , 07 Feb 2015, 05:45 WIB

Mendagri Minta KPU Siap Selenggarakan Pilkada di 2015

Jumat , 06 Feb 2015, 14:37 WIB

KPU Jatim Belum Bisa Pastikan Jadwal Pilkada Serentak

Rabu , 04 Feb 2015, 20:59 WIB

Komisi II Pastikan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2016

Rabu , 04 Feb 2015, 18:20 WIB

PDIP Tetap Ngotot Pilkada Serentak Dilaksanakan Tahun 2015

Penggunaan SIDALIH untuk Pilkada. (dari kiri) Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay dan Ketua KPU Husni Kamil Manik saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (20/1).(Republika/ Wihdan)

Revisi Perppu Cari Format Penyelenggara Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan termasuk dalam rezim pemilu. Akibatnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan lagi menjadi penyelenggara pilkada. Sebab, KPU adalah penyelenggara pemilu di rezim pemilu, yaitu pemilihan presiden dan legislatif.Soal penyelenggara pilkada ini menjadi poin yang akan dibahas dalam revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang...

Rabu , 28 Jan 2015, 01:28 WIB