#perppu-pilkada

Kamis , 16 Oct 2014, 00:15 WIB

Perppu Belum Dibahas DPR, KPU Lanjut Susun Peraturan Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan penyusunan peraturan KPU (PKPU) tentang pilkada tetap dilanjutkan. KPU tidak akan menunggu DPR seelsai membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor...

Aksi unjuk rasa menuntut pilkada langsung di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10).(Republika/Agung Supriyanto)

Rabu , 15 Oct 2014, 18:49 WIB

Terkait Perppu Pilkada, DPR Diimbau Dengarkan Aspirasi Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Universitas Islam Sultan Agung Semarang Dr Rahmat Bowo mengingatkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengesampingkan ego politik. "Dalam konstruksi sistem ketatanegaraan, DPR dan DPRD mewakili rakyat. Semestinya mereka mendengarkan aspirasi rakyat kebanyakan dan mengesampingkan apa yang jadi ego politik," katanya di Semarang, Rabu. Jumlah penduduk yang sedemikian banyak,...

Rabu , 15 Oct 2014, 16:00 WIB

Kemendagri: Tak akan Ada Kekosongan Hukum Terkait Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan...

Selasa , 14 Oct 2014, 12:17 WIB

KPU Dorong DPR Bahas Perppu Pilkada Sebelum Akhir 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani...

Senin , 13 Oct 2014, 15:05 WIB

MK Minta Penggugat Cabut Gugatan Perkara UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta para pemohon...

Peserta aksi dari Komunitas Gerbong Bawah Tanah melakukan teaterikal menggambarkan pejabat yang menidurkan hak politik rakyat pada aksi menolak UU Pilkada, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (1/10).(Republika/Edi Yusuf).

Senin , 13 Oct 2014, 14:09 WIB

MK Sarankan Cabut Permohonan Uji UU Pilkada. Ada Apa?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri) didampingi Wapres Boediono (kanan) memimpin rapat terbatas kabinet yang membahas masalah Perppu Pilkada dan Perppu Pemda di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Senin , 13 Oct 2014, 14:00 WIB

DPR Didesak Sahkan Perppu Pilkada Lewat DPRD

Presiden SBY tanda tangani Perppu Pilkada langsung.

Senin , 13 Oct 2014, 13:56 WIB

Perppu SBY Tidak Jamin Pilkada Langsung

Senin , 13 Oct 2014, 13:09 WIB

Pilkada Langsung Menjamin Hak Politik Rakyat

Ahad , 12 Oct 2014, 14:05 WIB

Kontras: Gugatan UU Pilkada Tunggu Sikap DPR

Ketua DPP Golkar Mahyudin didampingi Aburizal Bakrie dan Akbar Tandjung.

Ahad , 12 Oct 2014, 00:00 WIB

Belum Dibahas, KMP Dipastikan Tolak Perppu Pilkada SBY

Sabtu , 11 Oct 2014, 22:08 WIB

Pengamat: Perppu Menjadi Catatan Buruk Bagi SBY

Sabtu , 11 Oct 2014, 16:40 WIB

UU Pilkada Dinilai tak Bisa Digugat

Ketua MK Hamdan Zoelva (tengah) membacakan hasil putusan permohonan UU MD3 di kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (29/9). (Republika/Tahta Aidilla)

Jumat , 10 Oct 2014, 17:09 WIB

MK Tak Dapat Terima Gugatan UU Pilkada

Jumat , 10 Oct 2014, 13:49 WIB

KPU, Bawaslu, Kemendagri Bahas Perppu Pilkada di Bandung

Jumat , 10 Oct 2014, 12:00 WIB

Politik Jalan Tengah

Kamis , 09 Oct 2014, 07:27 WIB

Sangat Mungkin Perppu SBY Ditolak (2-habis)

Soal Perppu Pilkada, DPD Diminta Ikut Berperan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPD dianggap mempunyai peran sebagai alat penekan terhadap DPR terkait peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pilkada langsung. "Alasannya, masalah pilkada adalah terkait langsung dengan tugas dan tanggung jawab DPD sebagai perwakilan daerah," kata Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI Sri Budi Eko Wardani di Jakarta, Rabu (8/10). Seharusnya, kata dia, DPD meminta pemerintah dan DPR agar dilibatkan...

Rabu , 08 Oct 2014, 13:32 WIB

Tunggu DPR Bahas Perppu, Pilkada 11 Kabupaten di NTT Ditunda

Rabu , 08 Oct 2014, 13:23 WIB

Mau Maju Pilkada, Wakil Wali Kota ini Apresiasi Perppu Pilkada

Rabu , 08 Oct 2014, 13:11 WIB

Perppu SBY Tidak Jamin Hak Rakyat

Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

Rabu , 08 Oct 2014, 12:49 WIB

'Perppu Pilkada Bukan Jaminan'

Rabu , 08 Oct 2014, 12:22 WIB

SBY Diharapkan Kawal Perppu Pilkada Langsung

Rabu , 08 Oct 2014, 11:30 WIB

Meski di Tahanan, Anas Urbaningrum Tetap Komentari Perppu Pilkada

Selasa , 07 Oct 2014, 19:11 WIB

Pengamat: Masih Terbuka Kemungkinan Pilkada Langsung

Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) tengah memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna membahas Perppu Pilkada di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Selasa , 07 Oct 2014, 16:44 WIB

KPU Mungkinkan Pilkada Sistem e-Votting dan e-Rekapitulasi

Selasa , 07 Oct 2014, 16:02 WIB

Efek Perppu Pilkada, Kewenangan KPU Bertambah

Selasa , 07 Oct 2014, 15:40 WIB

KPU Akan Rombak 10 Peraturan Sesuai Perppu Pilkada

Selasa , 07 Oct 2014, 14:00 WIB

SBY: Koalisi Sudah Teken

Selasa , 07 Oct 2014, 13:31 WIB

Perppu Pilkada Harus Disikapi Obyektif

Selasa , 07 Oct 2014, 10:30 WIB

KPU Rancang Ulang Tahapan Pilkada

Selasa , 07 Oct 2014, 09:09 WIB

Golkar Belum Bahas Perppu Pilkada

Selasa , 07 Oct 2014, 07:07 WIB

Perppu Pilkada Penuhi Syarat Konstitusi

Selasa , 07 Oct 2014, 05:35 WIB

Tolak Pilkada Lewat DPRD, Daerah Disarankan Buat Perda

Sekjen Gerindra: Saya Belum Baca Perppu Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan Koalisi Merah Putih (KMP) menghormati peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). KMP menilai Perppu Pilkada merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam konstitusi. "Perppu itu adalah mekanisme yang diberikan sistem ketatanegaraan kita untuk presiden gunakan hak prerogatifnya batalkan undang-undang," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan,...

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjalan menuju Kantor Kepresidenan usai melakukan sesi foto bersama dengan pegawai Sekretariat Kepresidenan di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9). (Antara/Widodo S. Jusuf)

Senin , 06 Oct 2014, 23:45 WIB