#perppu-pilkada

Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) tengah memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna membahas Perppu Pilkada di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Senin , 06 Oct 2014, 14:00 WIB

KPU Segera Tindaklanjuti Perppu Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menyiapkan pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada tahun 2015 berlandaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014. Perppu...

Senin , 06 Oct 2014, 13:54 WIB

Mendagri: KPU Bisa Pakai Perppu Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menyiapkan pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada tahun 2015 berlandaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014. Perppu yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Oktober lalu itu bisa diberlakukan sebagai landasan hukum selama DPR tidak menolaknya."Ya, selama itu (Perppu) belum...

Senin , 06 Oct 2014, 13:50 WIB

SBY Akui Ada Kesepakatan Dengan KMP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui ada...

Senin , 06 Oct 2014, 13:33 WIB

SBY Optimistis Perppu Pilkada Disetujui KMP dan KIH

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku optimis...

Senin , 06 Oct 2014, 13:33 WIB

Pengamat: SBY Coba Ambil Hati PDI Perjuangan Lewat Perppu Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad...

Senin , 06 Oct 2014, 00:01 WIB

Mahfud MD: Kekosongan Hukum Jadi Bom Waktu

Presiden SBY tanda tangani Perppu Pilkada langsung.

Ahad , 05 Oct 2014, 20:36 WIB

Pengamat: Tidak Ada Manfaat Hukum dan Praktis dari Perppu SBY

Ahad , 05 Oct 2014, 17:03 WIB

KPU Gunakan Perppu 1/2014 Sebagai Dasar 240 Pilkada Langsung pada 2015

Ahad , 05 Oct 2014, 16:40 WIB

Ketua DPR: Butuh 2 Bulan untuk Bahas Perppu Pilkada

Ahad , 05 Oct 2014, 16:36 WIB

SBY Keluarkan Perppu, Golkar Malah Heran

Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

Ahad , 05 Oct 2014, 16:25 WIB

10 Perbaikan Pilkada Langsung Versi SBY dalam Perppu 1/2014

Peserta aksi dari Komunitas Gerbong Bawah Tanah melakukan teaterikal menggambarkan pejabat yang menidurkan hak politik rakyat pada aksi menolak UU Pilkada, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (1/10).(Republika/Edi Yusuf).

Ahad , 05 Oct 2014, 16:21 WIB

Ternyata, Perppu SBY Hampir Sama dengan RUU Pilkada Opsi Langsung

Ahad , 05 Oct 2014, 12:14 WIB

Setya Novanto: Perppu Pilkada akan Dievaluasi

Ahad , 05 Oct 2014, 12:00 WIB

Pengamat: Perppu Pilkada Jadi Pertaruhan SBY

Ahad , 05 Oct 2014, 10:29 WIB

Jimly; UU Pilkada Lahir Karena Sama-Sama Belum Move On

Ahad , 05 Oct 2014, 10:15 WIB

Jimly: Lupakan Perbedaan Hasil Pilpres

Ahad , 05 Oct 2014, 10:08 WIB

Perppu Pilkada Bagai Buah Simalakama

Amien Rais: Perppu Pilkada Usaha Terakhir SBY

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN— Ketua Majlis Pertimbangan Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), Amein Rais menyebut seorang pemimpin tidak bisa memiliki prinsip ingin menyenangkan semua orang. Jika demikian, maka pemimpin tersebut akan dibenci semua orang.Hal tersebut dikatakan Amien seusai menjadi khutbah shalat Idul Adha Sabtu (4/10) di Lapangan Denggung, Sleman, Yogyakarta kepada wartawan. Amien menanggapi sikap Susilo Bambang Yudhoyono...

Ahad , 05 Oct 2014, 08:15 WIB

Ini Saran Jimly Agar Gugatan UU Pilkada Dikabulkan

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (Kedua kanan) bersama presiden terpilih Joko Widodo (kedua kiri), pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di Semarang, Jateng, Jumat (19/9). (Antara/R. Rekotomo)

Ahad , 05 Oct 2014, 06:15 WIB

Jika Mega tak Mau Turun Tangan, Jokowi-JK Hadapi Tantangan Berat

Ahad , 05 Oct 2014, 02:30 WIB

PAN: Perppu Pilkada Memiliki Sejumlah Titik Lemah

Sabtu , 04 Oct 2014, 18:29 WIB

Soal Perppu Pilkada, Fadel: Belum Ada Lobi dari SBY

Sabtu , 04 Oct 2014, 16:15 WIB

Jokowi Harap Perppu tak Sia-Sia

Sabtu , 04 Oct 2014, 16:00 WIB

Perppu Pilkada

Sabtu , 04 Oct 2014, 14:31 WIB

DPR Kaji Perppu Pilkada

Sabtu , 04 Oct 2014, 13:31 WIB

PD dan PDIP Harus Duduk Bersama Golkar untuk Lobi Perppu Pilkada

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie

Sabtu , 04 Oct 2014, 13:15 WIB

Jimly: SBY Berlebihan Keluarkan Perppu Pilkada

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sekretaris tim kampanye nasional Prabowo-Hatta, Fadli Zon (kanan) saat menjadi pembicara dalam diskusi publik di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7).

Jumat , 03 Oct 2014, 21:52 WIB

Fadli Zon: Perppu Pilkada Perlu Dikaji

Jumat , 03 Oct 2014, 21:47 WIB

Perppu Pilkada Dinilai Pencitraan Pribadi SBY

Jumat , 03 Oct 2014, 21:20 WIB

Soal Perppu Pilkada, PPP: Bisa Ya Bisa Tidak

Secretary General of Democratic Party, Edhie Baskoro Yudhoyono or known as Ibas, announces his resignation on Thursday. (file photo)

Jumat , 03 Oct 2014, 19:02 WIB

Soal Perppu Pilkada, Ibas: Kita Harus Dengar Aspirasi Rakyat

Jumat , 03 Oct 2014, 18:20 WIB

Demokrat dan SBY Diminta tak Lakukan Politik Lipstik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjalan menuju Kantor Kepresidenan usai melakukan sesi foto bersama dengan pegawai Sekretariat Kepresidenan di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9). (Antara/Widodo S. Jusuf)

Jumat , 03 Oct 2014, 17:32 WIB

Perppu Pilkada Diterbitkan Presiden atau Ketua Umum Demokrat?

Anggota DPR Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin.

Jumat , 03 Oct 2014, 17:04 WIB

Soal Perppu, Golkar: 'No Comment', Ya..

Presiden Berhak Keluarkan Perppu, Ini Analisis Wamenkumham

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wamenkumham Denny Indrayana menjelaskan, presiden berhak mengeluarkan perppu saat ada kepentingan yang memaksa. Karenanya, keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengeluarkan perppu terkait UU Pilkada dianggap hal yang wajar. secara regulasi, kata dia, ketentuan itu tercantum dalam pasal 22 UUD 1945. "Pasal 22 dijelaskan oleh putusan MK pada saat Perppu KPK. Kata MK, kegentingan yang memaksa...

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono.

Jumat , 03 Oct 2014, 15:19 WIB