#perppu-pilkada

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini

Rabu , 08 Apr 2020, 08:02 WIB

Perludem: Perppu Pilkada Harus Sudah Disahkan April

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada segera disahkan sebagai dasar hukum penundaan Pilkada 2020. Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengusulkan,...

Selasa , 07 Apr 2020, 17:41 WIB

KPU Usul Revisi Dua Pasal agar Perppu Pilkada Cepat Terbit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hanya fokus mengusulkan revisi dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atas penundaan Pilkada 2020 akibat pandemi virus corona. Perubahan Pasal 201 ayat 6 dan Pasal 122 ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). "Untuk menyikapi pelaksanaan Pilkada 2020 yang terganggu karena ada penyebaran corona ini maka KPU mengusulkan...

Ahad , 05 Apr 2020, 23:24 WIB

KPU Mnta Kewenangan Tetapkan Jadwal dalam Perppu Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI,...

Sabtu , 04 Apr 2020, 19:51 WIB

Perppu Penundaan Pilkda Sebaiknya Terbit Sebelum Akhir Mei

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi...

Jumat , 27 Mar 2020, 15:27 WIB

Perludem Desak Presiden Terbitkan Perppu Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)...

Senin , 19 Oct 2015, 06:47 WIB

Sleman Siagakan Pengamanan Pilkada Hingga Kecamatan

Seorang penyandang cacat menunggu pendataan saat simulasi pemilihan dan sosialisasi Pilkada, di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/10). (Antara/Yusran Uccang)

Sabtu , 17 Oct 2015, 21:42 WIB

Simulasi Pilkada Calon Tunggal Tasikmalaya Menuai Protes

Sabtu , 17 Oct 2015, 21:36 WIB

Bawaslu: KPU Jangan Buat Bingung Pemilih

Pasangan bakal calon wali kota Depok Dimas Okky-babai Suhaimi

Sabtu , 17 Oct 2015, 21:01 WIB

Sosialisasi Pilkada Depok Terkendala Anggaran

Jumat , 16 Oct 2015, 16:33 WIB

Luhut akan Gunakan Kewenangannya dalam Pilkada

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (kiri) yang berpasangan dengan Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abid (kanan) berfoto bersama saat mendaftar sebagai calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumbar di KPU Sumbar, Padang, Senin (27/7).

Kamis , 15 Oct 2015, 23:48 WIB

Merasa Difitnah, Calon Gubernur Sumbar Lapor Polisi

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mendengarkan pernyataan hakim saat sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden, DPR, dan KPU di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (8/9).

Kamis , 15 Oct 2015, 18:56 WIB

Calon Berstatus Napi Belum Dibatalkan

Rabu , 14 Oct 2015, 17:37 WIB

KPU akan Gelar Simulasi Pilkada Calon Tunggal

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) (ilustrasi)

Senin , 12 Oct 2015, 14:07 WIB

Anggaran Panwas Sragen Akhirnya Dipenuhi

Pasangan bakal calon Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum (kiri) dan wakilnya Ade Sugianto (kanan) tiba di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk mendaftar pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015, Singaparna, Jawa Barat, Selasa (28/7).

Senin , 12 Oct 2015, 13:44 WIB

Pasangan Calon Tunggal Tasikmalaya Lulus Tes Kesehatan

Senin , 12 Oct 2015, 13:39 WIB

Logistik Pilkada Tangsel Baru Tinta Bukti Pencoblosan

Ahad , 11 Oct 2015, 17:21 WIB

Gubernur Bali: Jangan Pilih Pemimpin Sembako

PKS Jabar Ingin Sapu Bersih Pilkada Serentak

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPW PKS Jabar menargetkan mampu menyapu bersih kemenangan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015. Rasa optimisme ini tumbuh karena persiapan pemenangan telah dilakukan sejak lama."Kami targetkan semuanya bisa menang," ujar Ketua DPW PKS Jabar, Tate Qomarudin kepada wartawan, Rabu (7/10).Menurut Tate, dari tujuh daerah yang menggelar Pilkada serentak, pihaknya menempatkan tiga kader sebagai calon. Yakni, calon Wakil...

Rabu , 07 Oct 2015, 16:30 WIB

Banyak DPRD yang Pangkas Anggaran Pilkada

Sabtu , 03 Oct 2015, 23:18 WIB

Manado Waspadai Penduduk Asing Jelang Pilkada

Sabtu , 03 Oct 2015, 19:54 WIB

Panwaslu Depok Minta KPUD Terbuka dan Komunikatif

Sabtu , 03 Oct 2015, 18:43 WIB

KPU Tangsel Akui Sudah Terima Dana Hibah

Jumat , 02 Oct 2015, 19:56 WIB

Soal Calon Tunggal, MK tak Ingin Ada Kekosongan Hukum

Penderita gangguan jiwa, asyik tertidur di sebuah halte.

Kamis , 01 Oct 2015, 22:21 WIB

Penderita Gangguan Jiwa tak Boleh Ikut Pilkada, Eksponen Sipil Protes

Anggota Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menunjukkan jadwal tahapan pendaftaran pasangan calon Pilkada 2015 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (11/8). (Republika/Rakhmawaty La’lang)

Kamis , 01 Oct 2015, 20:30 WIB

KPU Bentuk Strategi Kampanye Berbeda untuk Calon Tunggal

Kamis , 01 Oct 2015, 16:57 WIB

PKPU Calon Tunggal tak akan Rampung Pekan Ini

Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Muchtar

Selasa , 29 Sep 2015, 18:58 WIB

Putusan MK Terkait Pilkada Timbulkan Masalah Baru

Selasa , 29 Sep 2015, 15:01 WIB

MK Bolehkan Calon Tunggal Ikut Pilkada Serentak

Selasa , 01 Sep 2015, 07:45 WIB

Surya Paloh Sarankan Pemerintah tak Perlu Terbitkan Perppu Pilkada

Hasil survei Lingkaran Survey Indonesia (LSI) menunjukkan masyarakat mayoritas mendukung Perppu Pilkada langsung di Jakarta, Kamis (2/10).

Jumat , 28 Aug 2015, 17:56 WIB

Pemberlakuan Perppu Pilkada Tergantung Keputusan Presiden

Pasangan calon bupati Bima dari jalur perseorangan Abdul Khayir-Abdul Hamid (KH) meraih nomor urut 1 pada Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, Selasa (25/8).

Selasa , 25 Aug 2015, 20:21 WIB

KPU Tetapkan Nomor Urut Calon Bupati Bima

Presiden Joko Widodo (kedua kiri), Wapres Jusuf Kalla (kanan), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ketiga kiri) dan Menko PMK Puan Maharani (kiri) menghadiri acara pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Kami

Rabu , 19 Aug 2015, 00:15 WIB

Mega Akui Minta Jokowi Keluarkan Perppu Pilkada

Senin , 17 Aug 2015, 20:07 WIB

Ngotot Minta Perppu, PDIP Ingin Selamatkan Kader

Senin , 17 Aug 2015, 19:47 WIB

PKS Tegaskan Abstain di Pilkada Surabaya

Mendagri: Belum Ada Opsi Perppu Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kukolo mengatakan pihaknya belum menyediakan opsi penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait masih ada empat daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah."Saya kira Pemerintah belum ada opsi untuk Perppu bagi empat daerah itu. Memang saya dengar dari empat daerah yang hanya satu pasangan calon itu sedang mengajukan ke MK...

Rabu , 12 Aug 2015, 13:37 WIB