KPU Konsultasi ke MK

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memutuskan penentuan pemenag pemilu presiden hanya berdasarkan perolehan suara nasional dan mengabaikan sebaran suara provinsi. KPU akan berkonsultasi ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk penafsiran aturan konstitusi tentang penentuan presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu (11/6). Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, aturan mengenai sebaran suara dibuat dengan pertimbangan pemilihan...

Anggota DPR dari PPP Ahmad Yani (berbicara)

Selasa , 22 Oct 2013, 17:39 WIB

PPP: Perppu MK Tak Sesuai Konstitusi

Gedung Komisi Yudisial

Sabtu , 19 Oct 2013, 06:52 WIB

Peneliti: Peran KY Perlu Diperkuat

Partai Gerindra

Jumat , 18 Oct 2013, 18:36 WIB

Gerindra: Perppu MK tak Berguna

Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani, saat dimintai keterangan oleh wartawan di gedung DPR, Jakarta. Politisi PPP itu mengaku siap dikonfrontasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kasus dugaan

Jumat , 18 Oct 2013, 16:16 WIB

PPP: Perppu Presiden Inkonstitusional

 Julian Aldrin Pasha

Jumat , 18 Oct 2013, 16:07 WIB

Jubir Presiden: Perppu Sudah Diperhitungkan

Gedung Mahkamah Konstitusi

Jumat , 18 Oct 2013, 15:43 WIB

PSHK Menilai Penerbitan Perppu Tak Miliki Urgensi

Hajriyanto Thohari

Kamis , 17 Oct 2013, 21:17 WIB

Politisi Golkar Anggap Perppu MK Tidak Tepat

Gedung Mahkamah Konstitusi

Rabu , 16 Oct 2013, 21:42 WIB

Pakar: KY Tak Bisa Awasi Hakim MK

Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin

Selasa , 08 Oct 2013, 21:09 WIB

Pakar: Permanenkan MKH untuk Awasi Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin

Pakar: Presiden Keluarkan Perppu, Risikonya Impeachment

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, mengatakan Presiden harus berhati-hati jika ingin mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) soal Mahkamah Konstitusi (MK). Diakuinya, Perppu merupakan hak subjektif presiden. Namun, keinginan Presiden untuk menunjuk Komisi Yudisial mengawasi MK itu sudah menjadi materi UUD 1945. "Kalau Perppu yang dikeluarkan Presiden itu oleh DPR dianggap melanggar undang-undang, maka...

Mahfud MD

Senin , 07 Oct 2013, 16:55 WIB

Mahfud Usul Majelis Kehormatan MK Dipermanenkan

Gedung Mahkamah Konstitusi

Ahad , 06 Oct 2013, 21:39 WIB

Marzuki: Kasus Akil Bukan Skenario Pelemahan MK

Pilkada/ilustrasi

Selasa , 16 Apr 2013, 18:44 WIB

KPU: Pilkada Serentak Tak Perlu Perppu

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Selasa , 16 Apr 2013, 18:39 WIB

Pemerintah Tetap Mengatur Pilkada Serentak di UU

Pemilukada, ilustrasi

Selasa , 16 Apr 2013, 01:17 WIB

Percepatan Pemilukada tak Perlu Perppu

Pilkada (ilustrasi).

Ahad , 27 Jan 2013, 09:41 WIB

Pilgub Lampung Butuh Payung Hukum

Gamawan Fauzi

Selasa , 22 Jan 2013, 18:09 WIB

Pemilukada Ditiadakan di 2014

Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek

Senin , 21 Jan 2013, 17:39 WIB

Kemendagri Keluarkan Perppu Majukan Pemilukada

KPPU

Jumat , 20 Jan 2012, 11:07 WIB

Presiden Diminta Perkuat KPPU Lewat Perppu

Saldi Isra

Senin , 02 Aug 2010, 06:16 WIB

Jangan Terlalu Mudah Keluarkan Perppu