#petral

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri (kedua kanan), memberi keterangan pers tentang pemanggilan petinggi Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/12).(Antara/Rosa Panggabean)

Sabtu , 20 Dec 2014, 21:36 WIB

Tim Reformasi Migas Harus Pahami Persoalan Petral

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyarankan kepada Kepala Tim Reformasi Tata kelola Migas (RTKM) agar memahami dahulu persoalan PT Pertamina Energy Trading Ltd...

Abdul Mukti (56) menata botol-botol yang berisi BBM jenis Premium (bensin) di kios bensin kejujuran di Jalan Raya Veteran, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (18/11). (Antara/Rudi Mulya)

Kamis , 18 Dec 2014, 15:18 WIB

Tim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tim reformasi tata kelola migas kembali menggelar pertemuan. Kali ini tim "mafia migas" fokus membahas tentang formulasi harga minyak. Anggota tim Djoko Siswanto mengungkapkan, bahwa salah satu rekomendasi yang akan diajukan kepada pemerintah nantinya adalah himbauan untuk tak lagi impor BBM Ron 88. "Petral akan direkomendasikan minggu depan, Rabu. Pokoknya kita merekomendasikan tidak ada lagi impor ron...

Kamis , 18 Dec 2014, 01:00 WIB

Faisal Basri: Masih Ada Sekeranjang Tanya untuk Pertamina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tim Reformasi Tata Kelola Migas kembali...

Rabu , 17 Dec 2014, 23:44 WIB

Soal Petral, Tim Reformasi Migas: Kami Belum Gigit Masalahnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Meski telah bertemu langsung dengan Pertamina...

Rabu , 17 Dec 2014, 19:41 WIB

In Picture: Tim Reformasi Tata Kelola Migas Temui Petinggi Petral

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas...

Rabu , 17 Dec 2014, 18:42 WIB

Tim "Mafia Migas": Kami Hanya Ingin Tahu Pemilik 'Asli' Petral

Rabu , 17 Dec 2014, 17:31 WIB

Petral: Kami tak Transparan? Silakan Tanya ke Pak Faisal

Rabu , 17 Dec 2014, 17:06 WIB

Tim 'Anti-Mafia' Migas Melunak Terkait Petral, Ada Apakah?

Ketua Tim Reformasi Tata kelola Migas Faisal Basri (kiri) bersama, Menteri BUMN Rini M Soemarno (tengah) dan Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) saat konferensi pers tentang pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Jakarta, Ahad (16/11). (Republika/

Selasa , 16 Dec 2014, 23:48 WIB

Tim Reformasi Tata Kelola Migas tak Ingin Gegabah tentang Petral

Jumat , 12 Dec 2014, 08:57 WIB

Soal Pembubaran Petral, Said Didu: Tim Reformasi Migas Harus Fokus

Sabtu , 06 Dec 2014, 13:21 WIB

Tim Reformasi akan Panggil Petral

Selasa , 02 Dec 2014, 22:57 WIB

Pertamina: Petral Masih Layak Dipertahankan

Senin , 01 Dec 2014, 04:37 WIB

Petral Disebut Telah Lama tak Aktif

(dari kiri) Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang baru Dwi Soetjipto, menteri BUMN Rini Soemarno dan menteri ESDM Sudirman Said saat memberikan keterangan kepada pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (28/11). ( Republika/Prayogi)

Sabtu , 29 Nov 2014, 00:45 WIB

Pemerintah Kaji Pemindahan Operasi Petral ke Indonesia

Kamis , 27 Nov 2014, 07:28 WIB

Keuntungan Beli Minyak Langsung Rp 30 Triliun

Rabu , 26 Nov 2014, 20:32 WIB

Diminta Beberkan Petral, Kemen ESDM: Pertamina Belum Bersikap

Senin , 24 Nov 2014, 17:39 WIB

Berbadan Hukum di Hongkong, Petral Sulit di Audit

Kepala SKK Migas Baru Dinilai Berintegritas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) baru terpilih, Amien Sunaryadi dinilai memiliki kemampuan organisasi yang baik dan berintegritas. Pengamat Energi Fabby Tumiwa berpendapat, saat ini yang dibutuhkan oleh SKK Migas adalah orang yang memiliki kemampuan manajemen yang baik dan mampu membenahi internal SKK Migas. ''Internal organisasi berantakan pasca-kasus...

Menteri ESDM Sudirman Said (kanan), Menteri BUMN Rini M Soemarno (tengah), dan Ketua Tim Reformasi Tata kelola Migas Faisal Basri saat konferensi pers tentang pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Jakarta, Ahad (16/11). (Republika/ Yasin Habibi)

Rabu , 19 Nov 2014, 16:43 WIB

Petral Akan Ditinjau Ulang

Menteri BUMN Rini M Soemarno (kiri) dan Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) (Republika/ Yasin Habibi)

Rabu , 19 Nov 2014, 12:04 WIB

Jokowi Minta Petral Dikaji Ulang

Ahad , 02 Nov 2014, 16:09 WIB

Menteri ESDM: Petral Tidak Perlu Dibubarkan

Sabtu , 01 Nov 2014, 23:01 WIB

Sudirman Said Sebut Petral Sudah Tepat Berada di Singapura

Jumat , 10 Oct 2014, 12:00 WIB

Masa Depan Petral

Selasa , 07 Oct 2014, 09:23 WIB

Impor Minyak Petral Hanya Strategi Bisnis

Selasa , 07 Oct 2014, 09:10 WIB

Pertamina defends the presence of Petral

Petrol station/illustration (Republika/Prayogi)

Sabtu , 04 Oct 2014, 05:22 WIB

KMI disagrees with Petral disbandment

Kamis , 25 Sep 2014, 20:32 WIB

Pertamina ready to comply with govt policy on Petral

Kamis , 25 Sep 2014, 12:00 WIB

Petral dan Mafia Minyak

Kamis , 25 Sep 2014, 00:02 WIB

Anak Usahanya Jadi Sorotan, Ini Tanggapan Pertamina

Jokowi (left) and Jusuf Kalla announce on Monday night that the next cabinet will have 34 ministries.

Rabu , 24 Sep 2014, 20:25 WIB

Jokowi Belum Tahu Wacana Pembekuan Petral

Rabu , 24 Sep 2014, 20:12 WIB

'Daripada Bubarkan Petral, Lebih Baik Perbaiki Sistem'

Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla menggelar konferensi pers di Rumah Transisi, Jakarta, Senin (15/9). (Republika/ Wihdan)

Rabu , 24 Sep 2014, 20:02 WIB

Bicara Kebijakan Energi, Rumah Transisi Dinilai Ceroboh

Rabu , 24 Sep 2014, 16:57 WIB

Bekukan Petral, DPR: Jangan Cuma Ganti Nama Seperti BP Migas

Rabu , 24 Sep 2014, 16:19 WIB

JK Sebut Nasib Petral Baru akan Dibahas Setelah Pelantikan

Pembekuan Petral Ajang Pembuktian Janji Jokowi-JK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana tim transisi yang akan mengkaji pembekuan Petral dipandang sebagai ajang pembuktian janji Jokowi-JK. Pengamat energi Komaidi Notonagoro melihat hal itu sebagai simbol komitmen Jokowi-JK memberantas mafia migas.Petral, kata Komaidi, selama ini disinyalir sebagai instrumen mafia migas. Petral dinilai sebagai bagian dari masalah distribusi minyak di Indonesia.Anggapan tersebut baru dapat dibuktikan jika Petral sudah benar-benar dibekukan....

Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berencana melakukan koordinasi untuk memperlancar transisi pemerintahan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Selasa , 23 Sep 2014, 22:00 WIB