#remisi-koruptor

Boneka Narapidana Koruptor (ilustrasi). Ketua IM57+ sebut remisi ratusan koruptor akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Selasa , 16 Apr 2024, 07:05 WIB

Remisi Ratusan Koruptor Dinilai Lemahkan Pemberantasan Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membentuk IM57+ Institute mengkritisi pemberian remisi terhadap 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Remisi tersebut dinilai...

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mengatakan ada 16 orang narapidana kasus korupsi dan 26 narapidana kasus terorisme yang menghirup udara bebas setelah mendapat remisi

Kamis , 17 Aug 2023, 15:04 WIB

16 Koruptor Bebas Setelah Dapat Remisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mengatakan ada 16 orang narapidana kasus korupsi dan 26 narapidana kasus terorisme yang menghirup udara bebas setelah mendapat remisi pada HUT ke-78 RI."Narapidana kasus korupsi ada 16 orang dan narapidana kasus terorisme 26 orang, dan mereka langsung bebas," kata Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas Rika Aprianti di Gedung Direktorat Jenderal Adminitrasi Hukum...

Senin , 08 Nov 2021, 17:25 WIB

In Picture: Unjuk Rasa Tolak Pembatalan PP Pengetatan Remisi Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sejumlah aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) berunjuk...

Jumat , 01 Oct 2021, 22:49 WIB

Kemenkum HAM Klaim Remisi Koruptor Dilakukan Ketat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM)...

Jumat , 01 Oct 2021, 20:54 WIB

Semua Koruptor Pun Kini Diputuskan Berhak Mendapatkan Remisi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Rizkyan Adiyudha Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya...

Langkah Ditjen PAS Kemenkumham beri remisi napi koruptor dinilai tak tepat. Sebuah lapas (ilustrasi)

Selasa , 24 Aug 2021, 08:51 WIB

Remisi 214 Narapidana Koruptor Dinilai Cederai Rakyat

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyatakan pemberian remisi merupakan hak seorang terpidana. Pernyataan ini menanggapi diberikannya remisi terhadap 214 koruptor pada peringatan HUT Ke-76 RI pada Selasa (17/8). (Foto: Ali Fikri)

Ahad , 22 Aug 2021, 18:15 WIB

Respons KPK Soal 214 Koruptor Dapat Remisi

Sejumlah aktivis menolak remisi untuk koruptor dan bandar narkoba (ilustrasi).

Ahad , 22 Aug 2021, 09:55 WIB

Daftar 214 Koruptor yang Dapat Remisi HUT ke-76 RI

Selasa , 17 Aug 2021, 22:29 WIB

210 Napi Koruptor Dapat Berkah HUT ke-76 Kemerdekaan RI

Warga binaan terkait tindak pidana korupsi mafia pajak, Gayus Tambunan.

Selasa , 26 May 2020, 14:16 WIB

Gayus Tambunan Dapat Remisi, Yasonna Dikecam

Selasa , 26 May 2020, 13:48 WIB

1.646 Napi di NTB Dapat Remisi, Sebagian Koruptor

Ahad , 05 Apr 2020, 05:17 WIB

Mahfud Sebut Koruptor di Lapas Bisa Physical Distancing

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD saat melaksanakan konferensi video dengan media, Jumat (27/3).

Ahad , 05 Apr 2020, 00:58 WIB

Mahfud: Tidak Ada Rencana Remisi Bagi Koruptor

Jumat , 20 Sep 2019, 19:43 WIB

ICW: Revisi UU Pemasyarakatan, Remisi Koruptor Bisa Diobral

Selasa , 20 Aug 2019, 08:30 WIB

Dipertanyakan, 338 Napi Korupsi Dapat Remisi

Kamis , 24 Jan 2019, 08:40 WIB

Antiklimaksnya Pemberian Remisi

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) didampingi Majelis Hakim MK Anwar Usman (kiri) dan Manahan MP Sitompul (kanan) memimpin sidang dengan agenda pembacaan putusan uji materi UU terkait pemberian remisi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (7/11).

Selasa , 07 Nov 2017, 18:42 WIB

KPK: Putusan MK Beri Harapan Perketat Aturan Remisi Koruptor

Terdakwa kasus suap hakim PTUN Medan, OC Kaligis.

MK Tolak Permohonan OC Kaligis Soal Remisi untuk Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi Pasal 14 ayat (1) UU Permasyarakatan terkait pemberian remisi yang diajukan oleh lima narapidana korupsi. "Amar putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Selasa (7/11).Mahkamah dalam pertimbangannya menyebutkan, bahwa meskipun para pemohon...

Anggota YLBHI Julius Ibrani (kiri) memberikan pemaparannya bersama Direktur YLBHI Alvon Kurnia Palma (kedua kiri) dan Rohaniawan Romo Benny (kanan) saat berdiskusi dengan media di Gedung YLBHI, Jakarta.

Kamis , 02 Nov 2017, 00:49 WIB

Tolak, Uji Materi Pengurangan Masa Hukuman Koruptor!

Selasa , 28 Mar 2017, 14:16 WIB

67 Napi Koruptor di Sukamiskin Dapat Remisi Nyepi

Sabtu , 24 Dec 2016, 18:24 WIB

Terpidana Korupsi dapat Remisi Natal

Kamis , 22 Sep 2016, 17:58 WIB

Jokowi Tolak Ringankan Syarat Remisi Napi Koruptor

Rabu , 21 Sep 2016, 22:37 WIB

Lima Guru Besar Diundang Bahas Keringanan Hukuman Koruptor

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan)

Selasa , 23 Aug 2016, 20:43 WIB

'Menkumham Jangan Sia-siakan Usaha Maksimal Pemberantasan Korupsi'

Selasa , 23 Aug 2016, 08:00 WIB

Menkumham Bantah Revisi PP 99/2012 untuk Ringankan Hukuman Koruptor

Senin , 22 Aug 2016, 20:39 WIB

Yasonna: Revisi PP 99 Bukan untuk Meringankan Koruptor

Senin , 22 Aug 2016, 16:03 WIB

Usulan Revisi Pemberian Remisi Belum Sampai di Meja Jokowi

Kamis , 18 Aug 2016, 20:38 WIB

KPK: Efek Jera Berkurang karena Remisi

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kanan) berbincang dengan Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Agus Sudiarto usai menandatangani nota kesepakatan bersama di Jakarta, jumat (5/8).

Kamis , 18 Aug 2016, 17:28 WIB

Muhammadiyah Minta Koruptor tak Diberi Remisi

Kamis , 18 Aug 2016, 14:42 WIB

Fadli Zon: Remisi Hak Narapidana

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly (Republika/ Agung Supriyanto)

Rabu , 17 Aug 2016, 21:52 WIB

Yasonna: 428 Napi Korupsi Berhak Dapat Remisi

Rabu , 17 Aug 2016, 21:42 WIB

9 Napi Korupsi di Sumut Dapat Remisi

Ahad , 14 Aug 2016, 10:39 WIB

Remisi Koruptor Dipermudah, Pegiat Anti Korupsi akan Surati Presiden

Ahad , 14 Aug 2016, 10:28 WIB

ICJR Nilai Penghapusan Justice Collaborator Salah Sasaran

Soal Rencana Remisi Koruptor Dipermudah, Ini Pembelaan JK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam rencana revisi PP tersebut, terdapat salah satu pasal yang dihilangkan yakni ketentuan menjadi justice collabolator. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun mengatakan pemerintah mempertimbangkan sisi kemanusiaan dalam memberikan remisi kepada para...

Jumat , 12 Aug 2016, 23:05 WIB