#remisi-untuk-koruptor

Terpidana kasus korupsi proyek KTP Elektronik Setya Novanto bersaksi pada sidang lanjutan kasus serupa dengan terdakwa Markus Nari di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Senin , 15 Apr 2024, 15:30 WIB

Terpidana Korupsi Setya Novanto Dapat Remisi, Eks Pegawai KPK Sebut Janggal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini tergabung dalam IM57+ Institute memprotes keras pemberian remisi terhadap mantan ketua DPR RI Setya Novanto. Pengurangan hukuman...

Selasa , 27 Jun 2017, 07:11 WIB

Pengamat: Harus Ada Aturan Koruptor tak Boleh Terima Remisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi dan pengamat hukum pidana Umar Husin menyatakan remisi merupakan hak tahanan korupsi. ''Kalau aturannya semua napi punya hak untuk diberi remisi tidak ada pengecualian termasuk napi koruptor. Kalau diberi kesempatan (remisi) tetapi tidak diberikan untuk yang melanggar,'' katanya saat dihubungi Republika.co.id, di Jakarta, Senin (26/6). Pelanggaran yang ia maksud terjadi ketika sang tahanan menunjukkan kelakuan baik,...

Senin , 17 Aug 2015, 21:05 WIB

Pemberian Remisi Koruptor tak Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat Hukum M Nasef mengatakan pemberian...

Senin , 17 Aug 2015, 20:45 WIB

Ribuan Koruptor Dapat Remisi, Pengamat: Pemerintah tak Konsisten

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum dari Universitas Trisakti Abdul...

Senin , 17 Aug 2015, 12:39 WIB

Ada Koruptor Bebas Setelah Diberi Remisi Kemerdekaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia...

Bendahara Partai Demokrat Nazarudin, menggunakan hak pilihnya di TPS Khusus Lapas Sukamiksin, Kota Bandung, Rabu (9/4). (foto: Septianjar Muharam)

Senin , 17 Aug 2015, 12:06 WIB

Nazaruddin dan Istrinya Dapat Remisi Kemerdekaan

Yasonna Laoly (kiri) berbincang dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) usai penyerahan susunan kepengurusan DPP PDI Perjuangan kepada di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (6/5). (Republika/Agung Supriyanto)

Senin , 17 Aug 2015, 11:21 WIB

Menkumham Beri Remisi ke 1.938 Koruptor di HUT ke-70 RI

Senin , 17 Aug 2015, 10:58 WIB

Yasonna Menolak Disebut Obral Remisi

Sejumlah aktivis menolak remisi untuk koruptor dan bandar narkoba (ilustrasi).

Ahad , 29 Mar 2015, 21:22 WIB

'Belum Tentu Koruptor Jera Jika tak Diberi Remisi'

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil

Ahad , 29 Mar 2015, 20:43 WIB

Komisi III: Revisi PP Pemberian Remisi Bukan untuk Mendukung Koruptor

Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Juntho

Ahad , 29 Mar 2015, 18:25 WIB

ICW Tolak Revisi PP Remisi Koruptor Kecuali...

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat tiba di ruang pimpinan MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).

Sabtu , 21 Mar 2015, 16:12 WIB

Remisi Koruptor, Peradi: Sudah Seharusnya PP No.99 Direvisi

Sabtu , 21 Mar 2015, 12:42 WIB

PDIP: PP Pemberian Remisi untuk Koruptor Harus Direvisi Selektif

Rabu , 18 Mar 2015, 10:57 WIB

Soal Remisi untuk Koruptor, Menkumham; Jangan Su'udzon Dulu

Selasa , 17 Mar 2015, 19:59 WIB

KPK Siap Dialog dengan Menkumham Soal Remisi Koruptor

Selasa , 17 Mar 2015, 17:52 WIB

Pakar: Koruptor Harusnya Diberi Efek Jera, Bukan Remisi

Selasa , 17 Mar 2015, 15:35 WIB

Soal Remisi Koruptor, Jokowi Minta Rasa Keadilan Diperhatikan

ICW Kritik Pernyataan Menkumham Soal Remisi untuk Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, yang mengatakan terpidana kasus korupsi berhak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho menilai pernyataan Menkumham Yasonna terlalu dini, dan tidak terlebih dahulu membuktikan ketegasan pemerintah dalam memberantas korupsi."Dia tidak menahan diri,...

Kamis , 12 Mar 2015, 18:01 WIB

Menkumham Setuju Remisi untuk Koruptor

Senin , 31 Oct 2011, 18:20 WIB

Menkumham Janji akan Perketat Remisi untuk Korupsi

close ×